Nama Bahlil Terseret Isu Penyadapan Prabowo, Begini Responsnya

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, membantah tudingan yang mengaitkan dirinya dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Bahlil bahkan mengancam akan menempuh jalur hukum terhadap pihak-pihak yang menyebarkan tuduhan tersebut.

Bahlil menyampaikan bantahan itu saat memberikan keterangan usai melantik pengurus dan membuka rapat kerja DPD Partai Golkar di Kota Ambon, Maluku, Sabtu (7/11/2026).

Dia mengaku namanya mulai dikaitkan dengan isu penyadapan setelah muncul berbagai spekulasi di media sosial dan grup percakapan WhatsApp.

Isu tersebut mencuat menyusul narasi mengenai keberadaan seorang ketua umum partai politik di kawasan Widya Chandra beberapa jam sebelum Bareskrim Polri menangkap tersangka dalam kasus dugaan penyadapan.

Bahlil mengaku tidak mengetahui secara pasti sosok ketua umum partai yang dimaksud dalam narasi tersebut. Namun, dia menilai tuduhan yang kemudian mengarah kepada dirinya tidak memiliki dasar.

“Tadi pagi saya baca grup-grup WhatsApp menyatakan hal itu mengarah ke saya. Itu tuduhan yang tidak benar dan tidak berdasar,” kata Bahlil.

Dia meminta pihak-pihak yang menyebarkan tuduhan tersebut segera memberikan klarifikasi. Bahlil juga mendesak kepolisian mengusut tuntas dugaan penyadapan terhadap kepala negara.

Bahlil memberikan tenggat waktu 3×24 jam kepada pihak yang mencatut namanya untuk menyampaikan klarifikasi. Jika tidak, dia menyatakan akan mengambil langkah hukum.

“Kepada beberapa orang yang sudah mencatut nama saya, saya akan memberikan somasi 3×24 jam terhitung sejak hari ini. Kalau tidak mengklarifikasinya, saya akan melakukan proses hukum,” tegasnya.

Bahlil turut menyinggung pentingnya menjaga etika dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya, kebebasan berpendapat tidak seharusnya digunakan untuk menyebarkan tuduhan yang berpotensi merugikan pihak lain.

Dia pun meminta masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.

“Kita ini negara demokrasi, tetapi juga demokrasi yang bermartabat. Jangan semua mengarah kepada fitnah, itu tidak bagus. Jadi polisi akan mengecek,” ujar Bahlil. (AD)

Foto : Dok. Antara