Prabowo Siap Cabut Izin Perusahaan Pelanggar Karhutla, Anak Muda RI Disiapkan untuk Kelola

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak akan ragu mencabut izin perusahaan yang terbukti berulang kali melanggar aturan pengelolaan perkebunan, termasuk terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Prabowo juga menyoroti indikasi keterlibatan sejumlah perusahaan asing dalam persoalan tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026, Kamis (22/10/2026).

Prabowo menyebut terdapat perusahaan yang telah mengantongi konsesi selama bertahun-tahun, tetapi diduga berulang kali melakukan pelanggaran. Menurutnya, pelanggaran semacam itu tidak seharusnya terus dibiarkan.

“Kebakaran hutan, ternyata ada indikasi-indikasi banyak perusahaan asing yang harus bertanggung jawab. Dikasih konsesi sudah belasan tahun ada yang melanggar tiga kali, empat kali, ada yang belasan kali, ada yang 19 kali melanggar,” kata Prabowo.

Dia kemudian menegaskan perlunya tindakan tegas terhadap perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan.

“Kalau dua kali melanggar dicabut saja,” ujarnya.

Prabowo Singgung Perusahaan Berafiliasi Asing

Kepala Negara menilai Indonesia telah berupaya bertanggung jawab dalam menangani karhutla. Namun, dia menyoroti adanya pendekatan negatif dari sejumlah negara terhadap upaya penanganan tersebut.

Menurut Prabowo, hal itu menjadi perhatian karena terdapat perusahaan yang berasal dari negara-negara tersebut dan diduga ikut berkontribusi terhadap persoalan karhutla.

Pemerintah, kata dia, akan mengungkap nama-nama perusahaan yang memiliki afiliasi asing dan berkaitan dengan kasus karhutla pada waktu yang tepat.

Meski demikian, dugaan keterlibatan perusahaan tersebut tetap perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan pembuktian sesuai ketentuan yang berlaku.

Izin Perusahaan Pelanggar Bisa Dicabut

Prabowo menegaskan pemerintah tidak perlu memperpanjang izin perusahaan yang terbukti melanggar aturan pengelolaan perkebunan. Langkah pencabutan izin juga dapat ditempuh terhadap korporasi bermodal asing apabila terbukti melakukan pelanggaran terkait karhutla.

Dia menilai pengelolaan perkebunan yang izinnya dicabut tetap dapat dilanjutkan oleh sumber daya manusia Indonesia.

Prabowo bahkan meminta pemerintah daerah dan perguruan tinggi ikut mencari generasi muda yang memiliki kemampuan untuk mengelola perkebunan secara profesional.

“Saya tidak ragu-ragu. Saya cabut aja nanti. Tidak apa-apa. Anak-anak Indonesia mampu manage. Nanti daerah-daerah, fakultas-fakultas, cari anak-anak muda yang bagus-bagus. Masa orang Indonesia nggak bisa mengelola perkebunan-perkebunan itu,” tegasnya.

Apresiasi TNI-Polri dan Pemerintah Daerah

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo turut memberikan apresiasi kepada berbagai pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla, mulai dari TNI, Polri, hingga jajaran pemerintah daerah.

Menurutnya, upaya pemadaman dan penanganan karhutla membutuhkan kerja sama berbagai unsur agar dampak kebakaran dapat ditekan.

Prabowo menekankan bahwa penegakan aturan terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran harus berjalan seiring dengan upaya memperkuat penanganan karhutla dan meningkatkan kemampuan anak muda Indonesia dalam mengelola sumber daya perkebunan nasional. (AD)

Foto: Istimewa