Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Program MBG Masih Butuh Banyak Perbaikan

Pemerintah mempersilakan masyarakat menyampaikan kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kritik dinilai penting untuk mengevaluasi pelaksanaan program sekaligus memastikan perbaikan, terutama terkait keamanan pangan dan kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat.

Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Hariqo Wibawa Satria, mengatakan pemerintah terbuka terhadap berbagai masukan masyarakat. Menurut dia, MBG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) masih membutuhkan evaluasi berkelanjutan.

Hal itu disampaikan Hariqo dalam dialog nasional refleksi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Hariqo menilai kemarahan masyarakat terhadap kasus keracunan yang melibatkan anak-anak merupakan reaksi yang dapat dipahami. Karena itu, dia meminta publik tidak ragu menyampaikan kritik terhadap pelaksanaan MBG.

“Kalau masyarakat marah-marah terhadap program MBG, itu wajar. Siapapun pasti akan marah kalau ada anaknya yang keracunan. Dan, bapak ibu juga jangan ragu-ragu dikritik saja habis-habisan program MBG itu,” kata Hariqo, dikutip Jumat (23/10/2026).

Dia mengakui kedua program pemerintah tersebut masih memerlukan banyak pembenahan. Hariqo juga menyebut sejumlah kritik yang disampaikan masyarakat terbukti menjadi bahan penting untuk memperbaiki pelaksanaan program.

MBG Prasmanan Diuji Coba di 66 SPPG

Salah satu upaya pembenahan MBG dilakukan melalui uji coba sistem penyajian prasmanan. Program percontohan ini telah diterapkan di 66 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di 10 provinsi.

Hariqo mengatakan penerapan sistem tersebut mendapat respons positif dari masyarakat.

“Hari ini terbukti, sudah banyak perbaikan. Ketika dilakukan (MBG) prasmanan, responnya sangat baik dari masyarakat,” tuturnya.

Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) juga menyampaikan langkah transformasi pelaksanaan MBG melalui penguatan tata kelola, penerapan standar keamanan pangan, serta pengembangan berbagai inovasi dalam program MBG 2.0.

Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, mengatakan pada Rabu (21/10/2026) bahwa pemerintah mulai mengubah pendekatan dalam menjalankan program tersebut.

Menurutnya, keberhasilan MBG tidak cukup hanya diukur dari luasnya jangkauan penerima manfaat. Pemerintah juga harus memastikan makanan yang disalurkan aman dikonsumsi, bergizi, tepat sasaran, serta memenuhi standar yang ditetapkan.

Puluhan Juta Orang Jadi Penerima Manfaat

Transformasi MBG 2.0 turut menyasar pola penyajian makanan di lingkungan pendidikan. Sistem prasmanan diharapkan dapat memberikan pengalaman makan yang lebih baik bagi peserta didik.

Selain memenuhi kebutuhan gizi, konsep tersebut juga diarahkan untuk membangun kebiasaan positif, seperti kemandirian, kebersamaan, dan kepedulian terhadap sesama.

Dalam pelaksanaannya, program MBG telah menjangkau 57.491.334 penerima manfaat. Program ini juga melibatkan 1.027.998 tenaga kerja dan didukung 26.385 SPPG yang beroperasi.

Dengan cakupan tersebut, evaluasi dan pengawasan menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pelaksanaan MBG. Pemerintah diharapkan terus memastikan program berjalan sesuai standar agar tujuan pemenuhan gizi masyarakat dapat tercapai sekaligus menjawab berbagai kritik yang muncul di lapangan. (AD)

Foto: Istimewa