DPR Desak Pemerintah Tuntaskan Karhutla, Evaluasi Izin Sawit dan Tambang

Anggota Komisi IV DPR RI mendesak pemerintah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang. Selain memaksimalkan pemadaman, pemerintah diminta mengevaluasi tata kelola hutan, menindak pelanggaran, serta memastikan masyarakat terdampak mendapatkan perlindungan dari paparan asap.

Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo menilai karhutla tidak boleh terus dipandang sebagai persoalan musiman yang hanya ditangani ketika kebakaran terjadi. Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi momentum untuk memperbaiki kebijakan kehutanan dan memperkuat pengawasan.

“Negara harus hadir secara sungguh-sungguh. Tidak bisa hanya reaktif memadamkan api saat karhutla terjadi. Tidak bisa hanya reaktif mengirim bantuan saat banjir dan longsor terjadi,” ujar Firman dalam keterangan tertulis yang dikutip dari Parlementaria, Rabu (14/10/2026).

Politikus Partai Golkar itu menyoroti pengelolaan hutan yang dinilainya masih terlalu berorientasi pada pemanfaatan ekonomi. Padahal, hutan memiliki fungsi ekologis penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus menjadi sumber kehidupan masyarakat.

Firman menilai pemanfaatan sumber daya alam tidak semestinya hanya berfokus pada komoditas seperti kayu, kelapa sawit, batu bara, nikel, emas, dan mineral lainnya.

Ia pun mendorong evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola hutan, termasuk perizinan perkebunan sawit dan pertambangan di kawasan hutan. Penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melanggar juga harus dilakukan secara adil dan tegas.

“Evaluasi total tata kelola, perizinan sawit dan tambang di kawasan hutan. Penegakan hukum yang adil dan tegas. Hilirnya, berdayakan masyarakat sekitar hutan. Jangan biarkan mereka miskin,” katanya.

Firman menambahkan, pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan perlu diperkuat agar warga memiliki akses ekonomi yang memadai tanpa harus mengorbankan kelestarian lingkungan.

Menurutnya, kerusakan hutan juga menimbulkan dampak lintas wilayah. Asap kebakaran dapat menyebar jauh dari lokasi kejadian, sedangkan kerusakan hutan di kawasan hulu berpotensi memperbesar risiko banjir di daerah hilir.

“Hutan Kalimantan yang terbakar, asapnya sampai ke Jawa. Hutan yang rusak di hulu, banjirnya sampai ke hilir,” ujarnya.

DPR Minta Pemadaman Dipercepat

Desakan penanganan darurat juga disampaikan anggota Komisi IV DPR RI Rina Sa’adah. Ia meminta pemerintah mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia untuk mengendalikan kebakaran sekaligus melindungi masyarakat dari dampak asap.

Rina menekankan pentingnya optimalisasi personel, peralatan pemadaman, dukungan udara, serta anggaran operasional. Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga perlu dipastikan berjalan efektif agar penanganan di lapangan tidak terkendala.

“Rakyat sesak napas, pemerintah harus kerahkan seluruh kekuatan! Maksimalkan personel, peralatan, dukungan udara, dan anggaran yang tersedia. Jangan biarkan masyarakat menghadapi ancaman asap tanpa perlindungan yang memadai,” tegas Rina dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Selasa (13/10).

Politikus PKB tersebut merujuk laporan BNPB pada awal Oktober yang mencatat kejadian karhutla di Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, dan Jawa Tengah.

Ia meminta pemerintah memastikan setiap lokasi kebakaran memperoleh dukungan yang dibutuhkan, mulai dari kecukupan personel dan peralatan hingga ketersediaan air serta kelancaran operasional pemadaman.

Menurut Rina, keberhasilan penanganan karhutla tidak cukup diukur dari upaya memadamkan api. Penurunan paparan asap dan terpenuhinya kebutuhan perlindungan masyarakat juga harus menjadi indikator penting.

Karena itu, pemerintah diminta memastikan ketersediaan layanan kesehatan, masker yang sesuai, ruang dengan udara bersih, serta evakuasi apabila kondisi mengharuskan warga meninggalkan wilayah terdampak.

Anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, dan masyarakat dengan gangguan pernapasan disebut perlu mendapat perhatian khusus.

“Jangan menunggu rumah sakit dipenuhi warga dengan gangguan pernapasan. Datangi masyarakat, periksa kebutuhan mereka, dan berikan perlindungan sejak dini. Negara harus hadir sampai ke desa-desa yang terdampak,” kata Rina.

Pelanggaran Karhutla Diminta Diusut Tuntas

Selain penanganan darurat, Rina meminta penyebab kebakaran diselidiki secara transparan dan berdasarkan bukti. Faktor cuaca, menurutnya, harus menjadi pertimbangan dalam meningkatkan kesiapsiagaan, bukan alasan untuk mengabaikan dugaan pembakaran maupun kelalaian pengelolaan lahan.

Ia juga mendorong pemeriksaan terhadap kebakaran yang terjadi di wilayah konsesi perusahaan untuk memastikan pertanggungjawaban apabila ditemukan pelanggaran.

“Jika ada pembakaran yang disengaja atau kelalaian yang terbukti, tindak tegas. Telusuri sampai kepada pihak yang mengambil keputusan dan memperoleh keuntungan. Penegakan hukum jangan berhenti pada pelaku di lapangan,” ujarnya.

Rina menegaskan, perusahaan yang terbukti melanggar harus dikenai sanksi sesuai ketentuan hukum. Sanksi tersebut dapat mencakup kewajiban pemulihan lingkungan, proses pidana, hingga pencabutan izin apabila memenuhi dasar hukum.

Ia turut meminta pemerintah mengevaluasi efektivitas pengawasan kawasan hutan, kesiapan personel, sarana pemadaman, serta penggunaan anggaran pengendalian karhutla.

Penguatan Manggala Agni dan dukungan terhadap masyarakat peduli api juga dinilai penting untuk mencegah kebakaran berulang. Selain itu, pengelolaan lahan gambut perlu dibenahi dan masyarakat harus dibantu mengembangkan metode pembukaan lahan tanpa membakar.

“Karhutla yang berulang harus menjadi dasar pembenahan serius. Perkuat pengawasan, benahi pengelolaan gambut, dan bantu masyarakat membuka lahan tanpa membakar. Jangan biarkan wilayah yang sama terus menghadapi ancaman yang sama,” ucapnya.

Rina juga meminta pemerintah menyampaikan perkembangan penanganan karhutla secara berkala kepada publik. Informasi yang disampaikan diharapkan mencakup lokasi kebakaran aktif, kondisi kualitas udara, bantuan bagi warga terdampak, serta perkembangan proses penegakan hukum.

Ia menegaskan, setiap sumber daya dan anggaran yang digunakan harus menghasilkan tindakan nyata, sementara setiap laporan dugaan pelanggaran perlu ditindaklanjuti sesuai prosedur.

“Kerahkan seluruh kekuatan untuk memadamkan api dan melindungi rakyat. Pastikan setiap anggaran menghasilkan tindakan nyata, setiap laporan ditindaklanjuti, dan setiap pelanggaran yang terbukti mendapat konsekuensi. Hak rakyat untuk bernapas harus menjadi prioritas tertinggi,” pungkas Rina. (AD)

Foto: Antara