Karhutla di Sumatra dan Kalimantan, Prabowo Panggil Menteri untuk Evaluasi Penanganan

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan meminta Presiden Prabowo Subianto menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah Indonesia sebagai bencana nasional. Desakan itu disampaikan menyusul dampak kebakaran dan kabut asap yang disebut telah berlangsung selama sekitar tiga bulan.

Daniel menilai, upaya penanganan yang dilakukan pemerintah sejauh ini belum menunjukkan hasil signifikan. Kabut asap masih mengganggu kehidupan masyarakat, mulai dari aktivitas sehari-hari, kesehatan, kegiatan belajar mengajar, hingga penerbangan dan perekonomian.

“Kondisi saat ini sudah di ambang sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Tiga bulan karhutla sudah seperti hidup di neraka bagi masyarakat terdampak,” kata Daniel, dikutip dari Antara, Selasa (13/10/2026).

Menurut dia, lamanya bencana berlangsung menunjukkan perlunya langkah penanganan yang lebih besar dan terkoordinasi. Penetapan status bencana nasional dinilai dapat menjadi salah satu langkah strategis untuk mengerahkan seluruh sumber daya yang dibutuhkan dalam mengatasi kebakaran.

“Salah satunya menetapkan status bencana karhutla ini sebagai bencana nasional. Faktanya malah sudah bencana internasional,” ujarnya.

DPR Dorong Bantuan Internasional

Daniel juga menilai keterlibatan negara lain diperlukan untuk mempercepat penanganan karhutla. Menurut dia, penerimaan bantuan internasional bukan berarti pemerintah Indonesia tidak mampu mengatasi persoalan, melainkan bentuk kerja sama untuk menghadapi bencana dengan dampak yang luas.

Dia menyebut Malaysia sebagai salah satu negara tetangga yang telah membuka diri untuk membantu penanganan karhutla.

“Negara tetangga seperti Malaysia sudah membuka diri untuk membantu mengatasi persoalan-persoalan karhutla ini,” kata Daniel.

Selain meminta penetapan status bencana nasional, Daniel mendesak pemerintah mempertimbangkan evakuasi sementara bagi kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap paparan asap, terutama anak-anak dan lanjut usia.

Dia menegaskan, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas dalam penanganan bencana tersebut. Menurutnya, dampak karhutla saat ini tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga telah menyentuh aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi.

“Ini adalah tanggung jawab besar negara untuk melindungi segala tumpah darah rakyat Indonesia. Kondisi saat ini adalah kondisi darurat kesehatan, darurat lingkungan, sosial dan ekonomi bagi daerah terdampak asap karhutla,” tuturnya.

Prabowo Panggil Menteri Bahas Karhutla

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/10). Salah satu agenda pembahasan adalah evaluasi penanganan karhutla di wilayah Kalimantan dan Sumatra.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman mengatakan, rapat tersebut menjadi kesempatan untuk melaporkan langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah, khususnya di wilayah yang menjadi prioritas penanganan.

Dudung menyebut Presiden memberikan perhatian serius terhadap upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

“Hari ini (rapat, red.) membahas tentang karhutla, karena Beliau (Presiden, red.) sangat serius sekali tentang penanganan karhutla ini,” kata Dudung kepada wartawan sebelum mengikuti rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Dia menjelaskan, pembahasan turut melibatkan sejumlah instansi terkait, termasuk Panglima TNI, Kapolri, Kementerian Kehutanan, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sebagian peserta mengikuti rapat secara daring melalui Zoom.

Rapat tersebut membahas evaluasi penanganan karhutla, termasuk langkah yang telah dijalankan di sejumlah wilayah prioritas.

Desakan DPR agar karhutla ditetapkan sebagai bencana nasional muncul di tengah berlanjutnya dampak kebakaran dan kabut asap terhadap masyarakat. Keputusan mengenai status bencana serta langkah penanganan selanjutnya berada di tangan pemerintah. (AD)

Foto: Istimewa