Dampak Kenaikan BBM, Sejumlah Proyek Infrastruktur Kabupaten Bekasi Tertunda

Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mulai melakukan penyesuaian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk sejumlah proyek infrastruktur menyusul dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang turut mendorong lonjakan biaya material konstruksi.

Langkah tersebut ditempuh agar pelaksanaan pembangunan tetap berjalan optimal tanpa mengorbankan kualitas hasil pekerjaan, di tengah meningkatnya harga berbagai kebutuhan proyek.

Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bekasi, Iis Sandra, mengatakan pemerintah daerah telah berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait langkah penyesuaian anggaran sebagai respons atas kondisi tersebut.

“Kebetulan hari Rabu kemarin kami telah berkonsultasi dengan Kemendagri RI. Kami juga tidak ingin memaksakan dengan kondisi APBD yang telah ditentukan,” kata Iis Sandra di Cikarang, Minggu (24/5/2026).

Ia menjelaskan, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi tahun 2026 disusun berdasarkan perencanaan tahun sebelumnya, sebelum terjadi kenaikan harga BBM nonsubsidi dalam beberapa pekan terakhir.

Akibat perubahan tersebut, pemerintah daerah kini menyiapkan skema pergeseran APBD guna menyesuaikan kebutuhan anggaran proyek, khususnya untuk sektor pembangunan infrastruktur yang terdampak langsung oleh kenaikan harga material.

Hasil konsultasi dengan Kemendagri itu juga akan dibahas lebih lanjut bersama pimpinan daerah dalam rapat lanjutan yang dijadwalkan berlangsung pekan depan.

“Rencananya Selasa (26/5) kami bahas bersama pimpinan. Sebab perlu ada kebijakan dengan penyesuaian kondisi yang mendesak untuk pembangunan infrastruktur demi kepentingan publik,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bekasi, Nur Chaidir, mengungkapkan sejumlah komponen material konstruksi seperti aspal, hotmix, semen, hingga besi mengalami kenaikan harga setelah pemerintah menetapkan harga baru BBM nonsubsidi.

Menurutnya, penyesuaian HPS menjadi langkah penting agar kualitas pembangunan tidak menurun akibat keterbatasan anggaran yang tidak lagi sesuai dengan kondisi pasar saat ini.

“Jangan sampai dipaksakan karena dampaknya pada kualitas pembangunan. Contohnya pada HPS lama direncanakan pembangunan jalan lingkungan 100 meter, kami khawatir dengan harga baru hanya tercukupi untuk 80 meter,” kata Nur Chaidir.

Senada dengan itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi, Henri Lincoln, mengaku pihaknya belum merealisasikan sejumlah proyek yang sebelumnya dijadwalkan mulai berjalan.

Hal itu dilakukan sambil menunggu proses perubahan HPS selesai, mengingat kenaikan BBM juga berdampak pada biaya operasional alat berat dan kebutuhan teknis lainnya di lapangan.

“Kami sedang melakukan perubahan HPS dengan penyesuaian harga saat ini. Setelah itu akan kami sampaikan kepada pimpinan terkait sejumlah rencana pembangunan dengan kondisi biaya terbaru,” ujar Henri.

Pemerintah Kabupaten Bekasi berharap langkah penyesuaian ini dapat memastikan proyek infrastruktur tetap berjalan efektif, tepat sasaran, serta menjaga kualitas pembangunan demi kepentingan masyarakat luas. (AD)

Foto : Istimewa