Anggaran IKN 2026 Capai Rp6,3 Triliun, Turun Tajam dari Tahun Sebelumnya

Pemerintah menetapkan anggaran sebesar Rp6,3 triliun untuk kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sempat ragu saat menyebutkan angka tersebut, namun kemudian memastikan setelah mendapat konfirmasi dari stafnya.

“Rp6,3 triliun untuk IKN. Kalau tidak salah ya. Nanti kalau salah saya koreksi lagi,” ujarnya dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Sabtu (16/8/2025).

Berdasarkan Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026, anggaran untuk Otorita IKN tercatat senilai Rp6,26 triliun. Rinciannya, Rp5,71 triliun dialokasikan untuk Program Pengembangan Kawasan Strategis dan Rp553 miliar untuk Program Dukungan Manajemen.

Meski lebih tinggi dibanding proyeksi APBN 2025 sebesar Rp4,7 triliun, alokasi dana IKN dalam RAPBN 2026 tercatat jauh lebih rendah dibanding periode 2022–2024. Data menunjukkan total anggaran IKN pada kurun waktu tersebut mencapai Rp75,8 triliun, dengan realisasi Rp5,5 triliun di 2022, Rp27 triliun di 2023, dan Rp43,3 triliun pada 2024.

Menariknya, Presiden Prabowo Subianto tidak menyinggung alokasi anggaran IKN dalam pidato penyampaian Rancangan Undang-Undang APBN 2026 beserta Nota Keuangan. Fokus utama anggaran tahun depan diarahkan pada delapan program prioritas nasional.

Adapun rincian program prioritas RAPBN 2026 meliputi:

• Ketahanan pangan: Rp164,4 triliun

• Ketahanan energi: Rp402,4 triliun

• Makan Bergizi Gratis (MBG): Rp335 triliun

• Pendidikan: Rp757,8 triliun

• Kesehatan: Rp244 triliun

• Pembangunan desa, koperasi, dan UMKM: Rp181,8 triliun

• Pertahanan semesta: Rp185 triliun

• Percepatan investasi: Rp530 triliun

Dengan skema ini, pemerintah menegaskan arah kebijakan fiskal 2026 lebih menitikberatkan pada penguatan sektor fundamental rakyat, sementara pembangunan IKN tetap berjalan dengan anggaran lebih terbatas dibanding periode sebelumnya.

Foto: Dok. Kementerian PUPR