Kabupaten Bekasi Kendalikan Gejolak Harga: Inflasi Stabil, Deflasi Terkendali

Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Perdagangan terus memperkuat strategi pengendalian harga bahan pokok guna menjaga kestabilan ekonomi daerah. Langkah-langkah tersebut terbukti efektif dalam menekan inflasi sekaligus mencegah deflasi mendalam yang dapat mengganggu keseimbangan pasar dan usaha lokal.

Sejak Februari 2025, sejumlah kebijakan telah diimplementasikan sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat serta keberlangsungan kegiatan para pedagang. Salah satu inisiatif utama adalah pelaksanaan Operasi Pasar Bersubsidi (Opadi) yang menyasar kelompok masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

“Pada Februari lalu saat inflasi menyentuh +2,5 persen, kami langsung meluncurkan program intervensi pasar. Operasi pasar bersubsidi digelar di Kecamatan Babelan dan Setu, bekerja sama dengan Disperindag Provinsi Jawa Barat,” ujar Kepala Bidang Pengendalian Barang Pokok dan Penting Disdag Kabupaten Bekasi, Helmi Yenti, di Cikarang Pusat, Rabu (11/6/2025).

Langkah ini dinilai berhasil menjaga stabilitas harga selama bulan Ramadan dan Idulfitri, di mana harga bahan pokok biasanya mengalami lonjakan signifikan. Namun tantangan muncul kembali pada Mei 2025 ketika Bekasi mengalami deflasi akibat melimpahnya stok barang yang membuat harga sejumlah komoditas turun di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Deflasi memang menguntungkan konsumen dalam jangka pendek, tetapi merugikan pedagang. Tugas pemerintah adalah menyeimbangkan kedua kepentingan agar tidak terjadi gejolak ekstrem,” kata Helmi.

Menanggapi situasi tersebut, Pemkab Bekasi melakukan penyesuaian dengan mengurangi pasokan dari daerah-daerah produsen yang sebelumnya telah menjalin kerja sama resmi (MoU). Pengurangan pasokan dilakukan secara selektif berdasarkan data pasar yang dikumpulkan secara berkala.

Helmi juga mengingatkan pentingnya perilaku belanja yang bijak di kalangan masyarakat.

“Hindari panic buying. Pemerintah menjamin ketersediaan barang pokok. Jangan sampai persepsi kelangkaan menciptakan gangguan yang sebenarnya tidak ada,” tegasnya.

Langkah-langkah korektif yang dilakukan Pemkab Bekasi mulai menunjukkan hasil. Berdasarkan data terbaru, Indeks Harga Konsumen (IHK) Kabupaten Bekasi pada minggu kedua Juni 2025 mencatatkan angka +0,12—lonjakan signifikan dari minggu sebelumnya yang sempat menyentuh -4,67.

“Alhamdulillah, Bekasi termasuk daerah yang cepat dan tanggap mengendalikan dinamika harga. Ini hasil kolaborasi antara pemerintah, daerah mitra, serta peran aktif masyarakat,” ujar Helmi.

Ke depan, Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi berkomitmen untuk terus memantau harga secara intensif, memperkuat koordinasi lintas daerah, serta menjaga keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha agar pertumbuhan ekonomi tetap berkelanjutan.