Usai Penetapan Tersangka Korupsi, DPR Soroti Audit dan Anggaran BGN

Sebagai tindak lanjut atas terungkapnya dugaan korupsi dalam tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG), DPR RI memastikan akan memperketat pengawasan terhadap Badan Gizi Nasional (BGN). Langkah tersebut dilakukan setelah tiga mantan pejabat tinggi BGN ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung.

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan pengawasan akan dilakukan secara menyeluruh melalui Komisi IX DPR RI. Menurutnya, proses perencanaan program, pengelolaan anggaran hingga audit pascapelaksanaan akan menjadi perhatian khusus lembaganya.

“DPR memiliki catatan-catatan penting yang berasal dari hasil pemeriksaan, termasuk temuan-temuan yang harus dibahas dan ditindaklanjuti,” kata Cucun di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Ia menambahkan, DPR juga akan mengevaluasi kebutuhan dan penggunaan anggaran BGN pada tahun 2027 guna memastikan dana negara digunakan secara efektif dan tepat sasaran.

Selain itu, Cucun meminta jajaran pimpinan baru BGN agar menjaga kepercayaan yang diberikan pemerintah serta menjalankan mandat Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pelaksanaan program pemenuhan gizi masyarakat.

Di sisi lain, DPR menghormati proses hukum yang tengah berjalan terhadap para mantan pejabat BGN yang kini berstatus tersangka. Cucun menyatakan dukungan terhadap upaya penegakan hukum yang dilakukan pemerintah dalam memberantas praktik korupsi.

“Kita hormati seluruh proses hukum yang sedang berlangsung dan mengapresiasi komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi,” ujarnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan tiga mantan pejabat BGN sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG periode 2025–2026. Ketiganya adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Dukungan Kelembagaan Lodewyk Pusung, serta mantan Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya.

Penetapan ketiga tersangka tersebut menambah sorotan terhadap tata kelola program MBG yang menjadi salah satu program prioritas nasional pemerintah. DPR pun menegaskan akan terus mengawal proses perbaikan di tubuh BGN agar program yang menyasar kebutuhan gizi masyarakat itu dapat berjalan transparan dan akuntabel. (AD)

Foto : Antara