KDM Siapkan Beasiswa 1.000 Anak Miskin ke ITB, 5,4 Juta Warga Jabar Bakal Diasuransikan

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyiapkan dua program perlindungan masyarakat pada 2027. Program tersebut meliputi beasiswa bagi 1.000 anak dari keluarga kurang mampu untuk menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung (ITB) serta pemberian perlindungan asuransi bagi 5,4 juta warga Jawa Barat.

Kebijakan tersebut disiapkan sebagai upaya mengurangi beban ekonomi masyarakat yang dinilai menjadi salah satu pemicu maraknya pinjaman online (pinjol) hingga judi online (judol).

Hal itu disampaikan Dedi dalam puncak kegiatan FinExpo 2026 bertema “Inklusi Keuangan Cerdas Menuju Indonesia Emas” di salah satu hotel di Bandung. Pernyataan tersebut dikutip pada Jumat (30/10/2026).

Menurut Dedi, persoalan jeratan utang masyarakat tidak cukup diselesaikan hanya dengan mengimbau warga agar bijak mengelola keuangan. Pemerintah juga harus hadir memastikan kebutuhan mendasar, terutama pendidikan dan kesehatan, dapat terpenuhi.

Dia berharap Jawa Barat tidak lagi masuk dalam jajaran daerah dengan tingkat pinjol dan judol tertinggi di Indonesia.

“Apa pesan saya adalah seluruh warga Jabar, agar Jabar tidak menjadi ranking pertama pinjol di Indonesia. Tidak jadi ranking pertama judol di Indonesia. Ya caranya satu, ibu-ibunya, bapak-bapaknya, cerdaslah dalam melakukan keuangan,” kata Dedi.

Selain persoalan pinjol dan judol, Dedi menyoroti kebiasaan sebagian masyarakat yang rela berutang demi memenuhi tuntutan gengsi. Salah satunya menggelar pesta pernikahan dengan biaya yang sebenarnya berada di luar kemampuan ekonomi keluarga.

Dia menceritakan pengalamannya saat berkunjung ke Majalengka. Ketika mendatangi sebuah hajatan pernikahan, Dedi mengaku mengetahui bahwa biaya penyelenggaraan acara tersebut berasal dari pinjaman sebesar Rp 25 juta.

Menurutnya, keputusan tersebut justru berpotensi menjadi beban keluarga setelah pesta selesai karena harus membayar cicilan utang.

“Saya pergi ke Majalengka, ada orang kawinan saya mampir. Saya pasti nanya, karena saya mah pemimpin lembur. Saya nanya, modal kawin di mana? Dijawab minjem Rp25 juta. Bayangin. Nyicil kumaha isukan,” ujarnya.

Dedi pun mengingatkan masyarakat agar meninggalkan prinsip kajeun tekor asal kasohor, atau rela merugi demi mendapatkan pengakuan dan terlihat mampu di hadapan orang lain.

Di sisi lain, Pemprov Jawa Barat sedang merancang program beasiswa penuh untuk 1.000 anak dari keluarga tidak mampu. Dedi memiliki keinginan agar anak-anak tersebut memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan tinggi di ITB tanpa terbebani persoalan biaya.

“Saya sudah akan menyiapkan lagi sekarang 1.000 anak Jawa Barat. Saya ingin, saya cita-cita nih. Lagi-lagi saya rumusin, ingin semuanya sekolah di ITB. Dan itu orang-orang miskin. Saya lagi nyiapin konsepnya,” katanya.

Tak hanya pendidikan, pemerintah daerah juga menyiapkan perlindungan sosial melalui program asuransi kesehatan dan asuransi kecelakaan kerja bagi 5,4 juta warga Jawa Barat.

Program tersebut ditargetkan masuk dalam APBD 2027. Namun, realisasinya tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah agar tidak menimbulkan defisit anggaran.

“Tahun 2027, moga ada rezekinya. Moga kita tidak defisit lagi. 5,4 juta rakyat Jawa Barat, itu mendapat asuransi kecelakaan kerja dan asuransi kesehatan. 5,4 juta,” ucap Dedi.

Dedi menegaskan, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari risiko ekonomi akibat biaya pengobatan maupun pendidikan yang tinggi.

Dia tidak ingin warga kehilangan aset produktif yang dikumpulkan selama bertahun-tahun hanya untuk membayar biaya rumah sakit. Begitu pula orang tua yang terpaksa menjual tanah pertanian atau ternak demi membiayai pendidikan anak.

“Tugas negara itu cuma dua. Satu, lindungi rakyat ketika sakit, jangan sampai dia habis hasil usaha puluhan tahunnya untuk bayar rumah sakit. Dua, lindungi rakyat dari pendidikan anak-anaknya. Jangan sampai untuk nyekolahin anaknya, dia harus jual sawah, jual kembar. Itu tugas negara,” tuturnya. (AD)

Foto: Istimewa