Wapres Gibran Turun Temui Nelayan Cilacap, Masalah Solar Subsidi Jadi Sorotan

Wakil Presiden Gibran Rakabuming menerima sejumlah keluhan nelayan saat mengunjungi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tegalkatilayu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Senin. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian ialah keterbatasan akses bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi bagi kapal nelayan.

Dalam pertemuan tersebut, para nelayan menyampaikan beragam aspirasi, mulai dari ketersediaan solar, pengurusan surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi, hingga kebutuhan pengerukan dan pembangunan talud.

Gibran menegaskan pemerintah perlu memastikan pasokan solar bagi nelayan tersedia sesuai kebutuhan di lapangan. Ia juga meminta agar penyalurannya tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Solar adalah kebutuhan penting bagi nelayan. Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memastikan kuota dan ketersediaan solar sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” ujar Gibran dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Untuk menindaklanjuti keluhan tersebut, Gibran meminta Staf Khusus Wakil Presiden Tina Talisa mengawal penyaluran solar bersubsidi di Cilacap. Langkah itu dilakukan agar kebutuhan nelayan terpenuhi dan kuota yang tersedia tidak dimanfaatkan oleh oknum.

Nelayan Terkendala Surat Rekomendasi

Selain persoalan pasokan, Gibran menyoroti kendala administrasi yang dialami sebagian nelayan dalam memperoleh surat rekomendasi pembelian solar bersubsidi.

Nelayan dengan kapal berukuran di bawah 30 gross tonnage (GT) yang belum memiliki surat rekomendasi diminta mendatangi Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) setempat untuk mengurus dokumen tersebut.

Gibran juga meminta pemerintah menghimpun data nelayan yang belum memperoleh surat rekomendasi agar proses penyelesaiannya dapat segera dikoordinasikan dengan instansi terkait.

“Pak Seswapres (Plt. Sekretaris Wapres), tolong minta daftar nama nelayan yang belum dapat surat rekomendasi, kita teruskan ke BPH Migas dan KKP agar kepengurusan bisa segera diselesaikan. Untuk pengerukan dan pembangunan talud kita koordinasikan ke Kementerian PU,” kata Gibran.

Ia turut meminta agar komunikasi antara pemerintah dan perwakilan nelayan tetap berjalan setelah kunjungan. Dengan demikian, perkembangan penanganan berbagai keluhan dapat dipantau secara berkelanjutan.

Nelayan Kapal Kecil Masih Mengeluh

Dalam dialog tersebut, nelayan bernama Agustin menyampaikan apresiasi atas kebijakan penyediaan solar khusus bagi kapal berukuran 31–200 GT. Menurutnya, kebijakan itu membantu kelancaran aktivitas melaut bagi kelompok nelayan tersebut.

“Saya pertama-tama, saya sangat mengucapkan terima kasih atas kebijakan dari Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden terealisasi solar khusus nelayan untuk GT 31–200. Ini belum pernah terjadi, ini betul-betul sungguh luar biasa. Jadi buat kapal yang GT 31–200 sampai sekarang bisa melaut dengan lancar,” ujar Agustin.

Namun, persoalan berbeda masih dirasakan nelayan dengan kapal berukuran 30 GT ke bawah. Nelayan bernama Temu menyebut ketersediaan solar bersubsidi untuk kelompok tersebut masih terbatas di Cilacap.

Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar nelayan tidak lagi kesulitan mendapatkan bahan bakar untuk melaut.

“Cilacap selalu kekurangan BBM subsidi solar untuk kapal 30 GT ke bawah, Pak. Saya mohon barangkali nanti Bapak Wakil Presiden, ini yang sangat ditunggu-tunggu sekali oleh rakyat yang ada di Kabupaten Cilacap, supaya ini bisa terealisasi dan memberikan keamanan, kenyamanan untuk nelayan dan para nelayan bisa melaut dengan baik,” tutur Temu.

Keluhan tersebut menjadi salah satu persoalan yang diminta untuk ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, terutama terkait pendataan nelayan, penerbitan surat rekomendasi, serta penyaluran solar bersubsidi sesuai kebutuhan. (AD)

Foto: Dok. BPMI Satwapres