BGN Beberkan Skema Percepatan MBG, TNI-Polri-Kadin Dilibatkan

Badan Gizi Nasional (BGN) membeberkan alasan pelibatan aparat TNI, Polri, hingga Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dalam tahap awal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, menjelaskan langkah tersebut diambil sebagai strategi percepatan. Pada fase awal, pemerintah dinilai belum memungkinkan membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa yang cenderung memakan waktu.

Menurutnya, TNI, Polri, dan Kadin dipilih karena memiliki jaringan dan sumber daya yang tersebar di seluruh Indonesia, sehingga mampu mempercepat implementasi program sekaligus mendorong pemberdayaan masyarakat.

Pada tahap perencanaan, pemerintah menargetkan pembangunan 1.542 SPPG yang tersebar di 514 kabupaten/kota. Namun, untuk mengejar percepatan, Presiden Prabowo Subianto saat itu menginstruksikan pembangunan SPPG melalui pelibatan sejumlah pihak, masing-masing sebanyak 1.000 unit oleh TNI, Polri, dan Kadin.

BGN menilai skema tersebut efektif dalam mempercepat realisasi program, mengingat pembangunan melalui proses pengadaan konvensional membutuhkan waktu panjang.

Di sisi lain, program MBG juga ditargetkan memberikan dampak ekonomi melalui efek pengganda atau multiplier effect. Karena itu, percepatan pembangunan SPPG menjadi kunci untuk mendorong perputaran ekonomi di tingkat lokal.

Hingga kini, jumlah SPPG yang terbangun telah melampaui target awal. Dari rencana 26.663 unit, realisasi pembangunan bahkan telah menembus lebih dari 27 ribu unit yang sebagian besar melibatkan partisipasi masyarakat.

Dari sisi penerima manfaat, program MBG telah menjangkau sekitar 62,35 juta jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 49,64 juta peserta didik dan 12,7 juta masyarakat non-peserta didik.

Program ini juga mendorong keterlibatan pelaku ekonomi lokal. Tercatat sebanyak 116.465 pemasok terlibat dalam penyediaan kebutuhan SPPG, mulai dari koperasi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), UMKM, hingga pemasok lainnya.

Melalui skema tersebut, pemerintah berharap Program MBG tidak hanya meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga memperkuat ekonomi lokal secara berkelanjutan. (AD)

Foto : Antara