BEM SI Imbau Demo Tetap Kondusif, Tekankan Tuntutan ke Pemerintah

Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Muzammil Ihsan, mengingatkan masyarakat agar tidak terprovokasi melakukan tindakan anarkis saat menggelar aksi unjuk rasa. Ia menegaskan, perjuangan menyelamatkan bangsa merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah.

“Menyelamatkan Indonesia bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab kita semua. Masyarakat harus tetap bersatu, tidak mudah terprovokasi,” kata Muzammil dalam keterangan resmi, Senin (1/9/2025).

Menurutnya, demonstrasi adalah hak masyarakat yang dijamin undang-undang. Namun, ia menekankan hak tersebut jangan disalahgunakan untuk kepentingan yang merugikan sesama, seperti perusakan fasilitas umum maupun penjarahan.

“Kita harus menjaga fasilitas umum yang menjadi milik bersama. Gerakan rakyat harus tetap murni sebagai suara nurani, bukan sebagai alat penghancur negeri,” tegasnya.

BEM SI Sampaikan Tuntutan

Muzammil menyebut mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI tetap konsisten dengan sejumlah tuntutan kepada pemerintah. Beberapa di antaranya adalah:

• Pengesahan RUU Perampasan Aset

• Pengusutan kasus meninggalnya pengemudi ojek online (ojol) Affan Kurniawan

• Pemangkasan anggaran DPR untuk dialihkan bagi kepentingan rakyat

“Anggaran DPR harus dievaluasi dan diperkecil untuk kemudian dialihkan demi kepentingan rakyat,” ujarnya.

Ia berharap aksi yang digelar masyarakat ke depan tetap berlangsung secara kondusif.

Respons Presiden Prabowo

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan pemerintah bersama pimpinan partai politik di parlemen telah menyepakati pencabutan sejumlah fasilitas DPR RI. Kebijakan tersebut meliputi penghapusan besaran tunjangan anggota DPR serta moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

“Beberapa kebijakan DPR RI sudah disepakati untuk dicabut, termasuk besaran tunjangan anggota DPR RI dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” kata Prabowo dalam pernyataan di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/2025).

Prabowo juga meminta DPR RI membuka ruang dialog langsung dengan masyarakat, termasuk tokoh mahasiswa, agar aspirasi dapat disampaikan secara terbuka.

“Saya juga akan meminta pimpinan DPR RI untuk segera mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh mahasiswa, dan kelompok-kelompok yang ingin menyampaikan aspirasi, agar bisa diterima dengan baik dan berdialog langsung,” ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo bersama delapan ketua umum partai politik di DPR, antara lain Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Ketua DPD RI Sultan Najamudin.

Foto : Antara