Anggaran Pendidikan 2026 Naik Jadi Rp757,8 Triliun, Fokus ke Siswa, Guru, dan Sarana Sekolah

Pemerintah menetapkan anggaran pendidikan tahun 2026 sebesar Rp757,8 triliun, meningkat 9,8% dibandingkan outlook 2025 yang mencapai Rp690 triliun. Kenaikan ini sejalan dengan amanat konstitusi dan DPR agar porsi anggaran pendidikan tetap 20% dari total APBN.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan hal ini dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR di Jakarta, Kamis (21/8/2025).

“Alokasi anggaran ini dibagi ke dalam tiga fokus utama penerima manfaat langsung, yaitu siswa/mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan, serta sarana-prasarana dan operasional pendidikan,” jelas Sri Mulyani, dikutip dari laman resmi Kemenkeu.go.id, Jumat (22/8/2025).

Rincian Anggaran Pendidikan 2026

Dari total anggaran, Rp301,2 triliun diarahkan untuk siswa dan mahasiswa, melalui program:

• KIP Kuliah & Bidikmisi: Rp17,2 triliun untuk 1,2 juta mahasiswa

• Program Indonesia Pintar (PIP): Rp15,5 triliun untuk 21,1 juta siswa SD-SMA

• Beasiswa LPDP: Rp25 triliun untuk 4.000 mahasiswa, riset, dan program strategis

• Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Rp223 triliun untuk 82,9 juta penerima

Untuk pendidik dan tenaga kependidikan, pemerintah mengalokasikan Rp274,7 triliun. Dana ini mencakup:

• Tunjangan Profesi Guru Non-PNS: Rp19,2 triliun untuk 754.747 guru

• Tunjangan Profesi Dosen Non-PNS: Rp3,2 triliun untuk 80.325 dosen

• TPG ASN Daerah: Rp69 triliun untuk 1,6 juta guru

• Gaji & Tunjangan Guru/Dosen PNS: Rp120,3 triliun

“Guru non-PNS juga tetap mendapatkan TPG dari APBN. Begitu juga dengan dosen non-PNS,” tegas Sri Mulyani.

Sementara itu, Rp150,1 triliun disiapkan untuk fasilitas dan operasional pendidikan, di antaranya:

• Program Sekolah Rakyat: Rp24,9 triliun (pembangunan 200 lokasi & operasional)

• Bantuan Operasional Sekolah (BOS): Rp64,3 triliun untuk 53,6 juta siswa

• Bantuan PAUD: Rp5,1 triliun untuk 7,7 juta siswa

• Renovasi Madrasah & Sekolah: Rp22,5 triliun (850 madrasah & 11.686 sekolah)

• Bantuan Perguruan Tinggi Negeri (PTN): Rp9,4 triliun untuk 201 PTN

• Sekolah Unggulan Garuda: Rp3 triliun untuk 9 lokasi

Selain itu, Rp253,4 triliun disalurkan melalui Transfer ke Daerah (TKDD) untuk mendukung desentralisasi pendidikan, mencakup tunjangan guru negeri dan swasta, BOS daerah, PAUD, serta program kesetaraan.

“Ini agar daerah dapat menjalankan fungsi pendidikan dengan baik, termasuk biaya operasional sekolah dan tunjangan guru,” tutup Menkeu.

Foto: HO/Website Sekolah