Pemerintah Perkuat Pelatihan Vokasi, Fokus Tingkatkan Kompetensi Tenaga Kerja Nasional

Pemerintah terus memperkuat pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui Program Pelatihan Vokasi Nasional sebagai strategi meningkatkan kualitas tenaga kerja yang siap menghadapi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Pada 2026, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menargetkan sebanyak 300 ribu peserta mengikuti program pelatihan tersebut di berbagai daerah di Indonesia.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengatakan perubahan pasar kerja yang berlangsung cepat menuntut tenaga kerja memiliki kompetensi yang sesuai dengan perkembangan industri, sehingga pelatihan vokasi menjadi langkah penting dalam meningkatkan daya saing angkatan kerja nasional.

“Pelatihan vokasi bukan sekadar memberikan keterampilan, tetapi menjadi investasi untuk menyiapkan SDM yang siap bekerja, produktif, dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha maupun dunia industri,” ujar Afriansyah dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (26/7/2026).

Menurut Afriansyah, target 300 ribu peserta pada 2026 merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap pelatihan berbasis kompetensi. Program tersebut juga diharapkan mampu menciptakan tenaga kerja yang lebih siap memasuki pasar kerja sekaligus memenuhi kebutuhan sektor industri.

Selain meningkatkan akses pelatihan, Kemnaker juga memberikan perhatian kepada pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) serta masyarakat yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Melalui program reskilling dan upskilling, peserta dibekali keterampilan baru agar memiliki kesempatan lebih besar untuk kembali bekerja atau membangun usaha secara mandiri.

“Kami ingin memastikan masyarakat yang terdampak perubahan ekonomi tetap memiliki kesempatan meningkatkan kompetensinya. Dengan keterampilan baru, mereka memiliki peluang untuk kembali bekerja atau membangun usaha sendiri,” katanya.

Afriansyah menambahkan, penyelenggaraan pelatihan vokasi harus disesuaikan dengan potensi unggulan di masing-masing daerah agar kompetensi yang diperoleh peserta benar-benar relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

Sebagai contoh, di Sumatera Barat pengembangan pelatihan difokuskan pada sektor jasa, perdagangan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah.

Untuk mendukung hal tersebut, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) didorong terus memperkuat kemitraan dengan dunia usaha, dunia industri, dan pelaku UMKM. Sinergi tersebut dinilai penting guna meningkatkan penyerapan lulusan pelatihan sekaligus mendorong lahirnya wirausaha baru.

“Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan penyerapan lulusan pelatihan di dunia kerja sekaligus membuka peluang lahirnya wirausaha baru yang dapat menggerakkan perekonomian daerah,” tutup Afriansyah.