Prabowo Instruksikan Bersih-Bersih Internal Pemerintahan, Masyarakat Diminta Ikut Awasi

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan seluruh jajaran pemerintah, mulai dari menteri, kepala badan, hingga pimpinan lembaga negara untuk segera melakukan pembersihan birokrasi dari praktik pungutan liar (pungli) dan tindak korupsi yang dinilai menghambat laju perekonomian nasional.

Instruksi tegas itu disampaikan Prabowo saat berpidato dalam Sidang Paripurna DPR RI di Jakarta, Rabu. Dalam arahannya, Kepala Negara meminta setiap pimpinan instansi tidak ragu mengambil langkah tegas terhadap aparatur yang terbukti melakukan pelanggaran.

“Saya ingatkan kepada kepala badan, menteri, pemimpin lembaga negara untuk segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasinya masing-masing. Jangan ragu-ragu terhadap yang melanggar,” tegas Prabowo.

Menurut Presiden, seluruh institusi pemerintah harus bekerja secara optimal untuk menghapus berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang yang selama ini menjadi sorotan publik. Ia menegaskan, tidak ada satu pun pejabat maupun aparatur sipil negara (ASN) yang tidak bisa digantikan apabila terbukti melanggar hukum atau menunjukkan kinerja buruk.

Prabowo juga memastikan pemerintah tidak akan segan menjatuhkan sanksi berat, termasuk pemberhentian dan penonaktifan terhadap ASN yang terbukti menyimpang, sebagai bentuk efek jera secara profesional maupun sosial.

Selain kepada pemerintah pusat, Prabowo turut meminta para kepala daerah, mulai dari tingkat kabupaten, kota hingga provinsi, untuk ikut bergerak melakukan pembersihan internal secara menyeluruh di lingkungan masing-masing.

Ia mengingatkan bahwa pemerintah pusat kini telah memiliki kemampuan teknologi yang semakin maju untuk memantau berbagai potensi penyelewengan, termasuk dalam pengawasan anggaran dan aset negara.

“Semua bisa dipantau. Jangan berpikir pelanggaran bisa disembunyikan,” ujar Prabowo.

Presiden bahkan menyinggung pemanfaatan teknologi pertahanan modern, seperti radar bawah tanah hingga satelit beresolusi tinggi, yang dapat digunakan untuk mendeteksi berbagai bentuk penyembunyian aset ilegal maupun fasilitas tersembunyi.

Di sisi lain, Prabowo menyoroti masih adanya oknum aparat berseragam yang diduga menjadi pelindung atau backing bagi pelaku pelanggaran hukum. Kondisi tersebut disebut menjadi salah satu tantangan besar dalam upaya penegakan hukum yang bersih dan berkeadilan.

Untuk itu, ia mengajak masyarakat agar ikut berperan aktif mengawasi jalannya pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi yang ada, termasuk mendokumentasikan dan melaporkan langsung apabila menemukan tindakan menyimpang yang dilakukan aparat.

Meski demikian, Prabowo meyakini mayoritas ASN di Indonesia tetap bekerja dengan integritas tinggi. Namun, ia menegaskan tindakan tegas harus diberikan kepada segelintir oknum yang dinilai merusak nama baik institusi dan merasa kebal terhadap perubahan kepemimpinan.

“Pemerintahan yang bersih adalah tuntutan rakyat, dan itu harus diwujudkan bersama,” pungkasnya. (AD)

Foto : Dok. TV Parlemen