Pemprov Bantah Isu Pergantian Nama Jabar Lewat Milangkala Tatar Sunda

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan bahwa peringatan Hari Tatar Sunda yang diramaikan dengan kirab budaya mengarak Mahkota Binokasih ke sejumlah daerah tidak berkaitan dengan upaya mengganti nama Provinsi Jawa Barat, seperti isu yang ramai beredar di media sosial.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat, Mas Adi Komar, memastikan istilah Tatar Sunda yang digunakan dalam perayaan tersebut murni bertujuan mengangkat sejarah, budaya, dan identitas masyarakat Sunda yang berkembang sejak era Kerajaan Sunda.

“Tidak ada yang mengarah ke sana. Nama Provinsi Jawa Barat tetap sah dan masih diatur dalam undang-undang. Dalam Milangkala Tatar Sunda ini yang diangkat adalah unsur budaya dan teritorial historis, bukan wilayah administratif,” kata Adi di Bandung, Minggu (17/5/2026).

Menurut Adi, peringatan Milangkala Tatar Sunda digagas untuk menumbuhkan kembali kesadaran masyarakat terhadap sejarah dan warisan budaya Sunda yang telah hidup dan berkembang di wilayah Jawa Barat selama ratusan tahun.

Ia menjelaskan, penetapan Hari Tatar Sunda telah melalui proses kajian akademik yang melibatkan para ahli sejarah dan budayawan sebelum akhirnya disahkan melalui keputusan gubernur.

“Di awal, ada kajian secara akademis oleh para akademisi. Milangkala Tatar Sunda ini memang untuk mengangkat historis kesundaan, dan sudah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur dengan tanggal peringatan pada 18 Mei,” ujarnya.

Sementara itu, Adi menegaskan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat tetap diperingati seperti biasa setiap 19 Agustus, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Barat tetap ada aturannya. Jadi tetap bisa dikatakan tanggal 19 Agustus, dan untuk ke depan mungkin akan ada kajian lanjutan,” tuturnya.

Sebelumnya, perayaan Hari Tatar Sunda menarik perhatian publik setelah digelar kirab budaya yang mengarak Mahkota Binokasih, simbol penting dalam sejarah Kerajaan Sunda, ke sejumlah daerah di Jawa Barat.

Pemprov berharap masyarakat tidak salah memahami makna peringatan tersebut, karena kegiatan itu semata menjadi bagian dari upaya pelestarian budaya sekaligus memperkuat identitas lokal di tengah perkembangan zaman. (AD)

Foto : Istimewa