Urbanisasi Meningkat, Mendagri Soroti Risiko Kriminalitas hingga Kawasan Kumuh

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan pentingnya pengelolaan perkotaan yang terencana dan berkelanjutan di tengah laju urbanisasi yang kian meningkat. Ia menilai, tanpa perencanaan matang, kota berpotensi berubah dari pusat pertumbuhan menjadi sumber persoalan baru.

Hal itu disampaikan Tito saat menghadiri Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Komwil) I Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia di Banda Aceh, baru-baru ini.

Tito menegaskan, kota saat ini menjadi motor utama perekonomian nasional, sekaligus wilayah yang paling rentan terhadap berbagai persoalan sosial. Menurutnya, urbanisasi yang tidak terkendali dapat memicu meningkatnya kriminalitas hingga munculnya kawasan kumuh.

“Kalau tidak dikelola dengan baik, masyarakat perkotaan bisa tertinggal. Pendidikan tidak memadai, daya saing rendah, dan pada akhirnya berpotensi terjerumus ke dalam kejahatan,” ujar Tito dalam keterangannya, Senin (27/4/2026).

Ia menjelaskan, lonjakan jumlah penduduk di kota turut menekan biaya hidup dan memperbesar kesenjangan sosial. Kondisi ini, kata dia, harus diantisipasi melalui kebijakan pembangunan yang terukur dan berkelanjutan.

Tito juga menyoroti pentingnya disiplin dalam tata ruang kota. Ia menegaskan, kota yang baik adalah kota yang dibangun berdasarkan desain yang jelas, bukan berkembang secara sporadis tanpa arah.

“Kota yang bagus adalah kota yang memiliki perencanaan. Bukan kota yang tumbuh semaunya,” tegasnya.

Selain itu, ia mengingatkan bahaya kebijakan yang tidak konsisten, seperti alih fungsi ruang terbuka hijau menjadi kawasan komersial. Menurutnya, hal tersebut dapat meningkatkan risiko bencana, termasuk banjir.

Tito turut menyinggung masih minimnya fasilitas ramah pejalan kaki dan ruang terbuka hijau di kota-kota Indonesia. Padahal, keberadaan ruang publik yang memadai terbukti mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Sebagai perbandingan, ia mencontohkan keberhasilan Singapura dalam mengelola ruang hijau dan fasilitas publik, yang berdampak pada peningkatan kesehatan warga sekaligus menekan biaya kesehatan.

Mengakhiri pernyataannya, Tito menekankan peran penting pemerintah daerah dalam mengendalikan pertumbuhan kota. Ia mengingatkan, tanpa pengelolaan yang baik, kota dapat menjadi sumber krisis di masa depan.

Sebagai informasi, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia merupakan wadah bagi 98 pemerintah kota di Indonesia yang berperan dalam memperkuat kebijakan pembangunan perkotaan. Raker Komwil I ini menjadi bagian dari rangkaian menuju Rapat Kerja Nasional APEKSI yang dijadwalkan berlangsung di Medan pada pertengahan 2026. (AD)

Foto : Dok. Greenlab Indo Global