MBG Tembus 57 Juta Penerima, Anggaran Terserap Rp 153,2 Triliun

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau lebih dari 57 juta penerima manfaat hingga 30 September 2026. Pemerintah kini memperluas layanan sekaligus memperketat pengawasan keamanan pangan di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI, Kurnia Ramadhana, mengatakan puluhan juta penerima manfaat tersebut mencakup peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

Berdasarkan data per 30 September 2026, program MBG telah beroperasi melalui 27.486 SPPG yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia.

“Pemerintah tidak hanya terus memperluas jangkauan penerima, tetapi juga memperketat standar keamanan pangan,” ujar Kurnia dalam keterangannya yang dikutip Senin (19/10/2026).

Sebagai bagian dari pengawasan tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) menutup sementara 1.276 SPPG yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Langkah ini dilakukan untuk memastikan standar kebersihan dan keamanan makanan yang disalurkan kepada masyarakat terpenuhi.

Dari sisi anggaran, realisasi dana MBG yang bersumber dari APBN mencapai Rp 153,2 triliun hingga akhir September 2026. Jumlah tersebut setara dengan 66,9 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp 229 triliun.

Pemerintah juga telah menetapkan sasaran penerima manfaat untuk tahun depan. Pada 2027, program MBG ditargetkan menjangkau 72.464.886 orang, termasuk peserta didik serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Sembilan SPPG Baru Dibangun di Natuna

Perluasan program MBG turut menyasar wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Pada 14 Oktober 2026, BGN meresmikan sembilan SPPG baru di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau.

Penambahan tersebut melengkapi fasilitas yang telah beroperasi sehingga jumlah SPPG di wilayah itu menjadi 14 unit.

Sembilan fasilitas baru tersebut meliputi SPPG Sedanau 2 (Segeram), Mekar Jaya, Binjai, Batu Berian, Teluk Buton, Pulau Laut, Sabang Mawang, Sededap, dan Selading.

Pengoperasian fasilitas tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses layanan pemenuhan gizi, termasuk bagi masyarakat yang tinggal di wilayah dengan tantangan geografis.

MBG Prasmanan Masih Tahap Uji Coba

Di sisi lain, pemerintah mulai menguji coba pola penyaluran MBG secara prasmanan di sejumlah daerah. Skema ini diterapkan secara terbatas untuk mengevaluasi pelaksanaan layanan sebelum diperluas ke lebih banyak SPPG.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan uji coba tersebut berlangsung di beberapa wilayah, antara lain Pulau Jawa, Aceh, Palembang, serta sejumlah daerah 3T.

Menurut Sudaryono, pemerintah akan mengevaluasi pelaksanaan tahap awal untuk mengidentifikasi kendala dan memastikan sistem penyaluran dapat berjalan dengan baik.

“Jadi, kami ingin piloting ini betul-betul prima, kami bisa lihat dan mitigasi semua persoalannya, bisa kita atasi, baru kemudian kita secara bertahap, ya, dari katakanlah ini 66 (SPPG, red.), mungkin di tahap berikutnya setelah dua minggu kita evaluasi, kita bereskan, misalnya di 500, habis itu 1.000, 1.500, secara bertahap akan bertambah,” kata Sudaryono saat ditemui wartawan, Jumat (16/10) lalu.

BGN menargetkan hingga akhir 2026 sebanyak 5.000 SPPG mulai menerapkan sistem prasmanan dalam penyaluran MBG kepada penerima manfaat.

Penerapan secara bertahap tersebut diharapkan memberi ruang bagi pemerintah untuk mengevaluasi pelaksanaan di lapangan sebelum memperluas skema ke lebih banyak lokasi. (AD)

Foto: Antara