MBG hingga Danantara Disorot, Pemerintah Diminta Jaga Tiga Pilar Kredibilitas Ekonomi

Peneliti Great Institute, Yossi Martino, mengingatkan pemerintah untuk menjaga kredibilitas fiskal, kelembagaan, dan makroekonomi di tengah tekanan yang masih membayangi perekonomian nasional.

Menurutnya, ketiga aspek tersebut menjadi fondasi penting agar berbagai program strategis pemerintah dapat berjalan berkelanjutan dan tetap mendapat kepercayaan publik maupun pelaku pasar.
Dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Yossi menilai pemerintah saat ini menghadapi tantangan besar dalam menjalankan agenda transformasi ekonomi yang lebih berorientasi pada peran negara.

“Pertama, pemerintah perlu menjaga kredibilitas fiskal dengan memastikan setiap program prioritas memiliki sumber pembiayaan yang jelas, target yang terukur, serta batas risiko yang dapat dikelola,” ujar Yossi.

Selain itu, ia menekankan pentingnya menjaga kredibilitas kelembagaan melalui tata kelola yang transparan, sistem pengawasan yang kuat, serta mekanisme evaluasi yang terbuka kepada publik.

“Kredibilitas kelembagaan dibangun melalui tata kelola yang baik. Berbagai keraguan yang berkembang di masyarakat terkait pengelolaan program dan penggunaan anggaran perlu dijawab melalui investigasi yang independen, transparan, dan berbasis fakta,” katanya.

Yossi mencontohkan sejumlah program strategis pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih, yang menurutnya perlu terus diperkuat dari sisi pengawasan, pelaporan, serta akuntabilitas agar mampu menjaga kepercayaan masyarakat.

Menurut dia, keterbukaan hasil investigasi oleh lembaga yang berwenang menjadi syarat penting dalam memperkuat legitimasi program pemerintah sekaligus mencegah munculnya spekulasi yang dapat menggerus kepercayaan publik.

Di sisi lain, Yossi juga menyoroti pentingnya menjaga kredibilitas makroekonomi. Ia menegaskan bahwa independensi Bank Indonesia harus tetap dipertahankan guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan daya beli masyarakat.

“Independensi Bank Indonesia harus dijaga bukan semata untuk memenuhi ekspektasi pasar, melainkan untuk melindungi daya beli rakyat. Begitu pula disiplin fiskal diperlukan agar program-program pro-rakyat dapat terus dibiayai secara berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menilai Indonesia saat ini tengah memasuki fase perubahan kebijakan ekonomi, dari model yang lebih mengandalkan mekanisme pasar menuju pendekatan negara pembangunan atau developmental state yang memberi ruang lebih besar bagi peran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Menurut Yossi, perubahan tersebut wajar menimbulkan gejolak dan ketidakpastian di pasar. Namun yang menjadi perhatian utama investor dan pelaku usaha bukanlah tujuan perubahan itu sendiri, melainkan kepastian dalam proses transisinya.

“Ketika pasar mulai meragukan arah kebijakan fiskal atau tata kelola program strategis, dampaknya dapat dirasakan masyarakat melalui pelemahan rupiah, kenaikan biaya pinjaman, hingga menyempitnya ruang fiskal pemerintah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Yossi mendorong agar prinsip ekonomi Pancasila diterapkan secara nyata dalam kebijakan ekonomi nasional. Ia menilai konsep tersebut menempatkan negara sebagai penjaga keadilan sosial tanpa mengabaikan peran pasar sebagai mekanisme alokasi sumber daya.

“Ekonomi Pancasila bukan ekonomi anti-pasar, tetapi juga bukan ekonomi yang menyerahkan arah pembangunan sepenuhnya kepada pasar. Tujuan akhirnya tetap kesejahteraan rakyat,” katanya.

Ia menambahkan program MBG merupakan salah satu bentuk investasi sumber daya manusia yang penting, namun pelaksanaannya harus dilakukan secara tepat sasaran dan efisien agar tidak menjadi beban fiskal di masa mendatang.

“Program MBG perlu diprioritaskan di daerah dengan tingkat stunting tinggi serta melibatkan rantai pasok lokal agar mampu menggerakkan perekonomian daerah, bukan hanya menjadi belanja konsumtif semata,” tuturnya.

Di akhir pernyataannya, Yossi menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh besarnya program yang dijalankan pemerintah, melainkan juga oleh kualitas implementasi di lapangan.

“Pertumbuhan yang inklusif, stabilitas ekonomi yang terjaga, serta tata kelola yang bersih, transparan, akuntabel, dan patuh terhadap hukum akan menjadi faktor penentu arah perekonomian Indonesia ke depan,” pungkasnya. (AD)

Foto: Dok. Badan Pusat Statistik