MPR RI Ambil Langkah Tegas, Juri dan MC Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar Kalbar Dinonaktifkan

Sekretariat Jenderal (Setjen) MPR RI mengambil langkah tegas menyusul polemik penilaian dalam babak final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Dewan juri dan pembawa acara (MC) yang bertugas dalam perlombaan tersebut resmi dinonaktifkan sementara.

Keputusan itu diambil setelah insiden penilaian yang dinilai kontroversial memicu kritik luas di media sosial dan menjadi sorotan publik.

“Menindaklanjuti ramainya pemberitaan di media sosial terkait penilaian jawaban peserta pada salah satu sesi lomba, panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI telah menonaktifkan dewan juri dan MC pada kegiatan LCC ini,” demikian pernyataan resmi Setjen MPR RI yang diterima di Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Setjen MPR RI juga menyampaikan permohonan maaf atas insiden yang terjadi dalam babak final yang digelar di Pontianak pada Sabtu (9/5). Dalam keterangannya, MPR mengakui adanya kelalaian dalam proses penilaian yang dilakukan dewan juri.

Menurut pihak MPR, kegiatan pendidikan dan pembinaan generasi muda seperti LCC Empat Pilar harus menjunjung tinggi prinsip sportivitas, objektivitas, keadilan, serta semangat pembelajaran yang sehat.

Sebagai tindak lanjut, MPR RI memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aspek teknis perlombaan, mulai dari mekanisme penilaian, sistem verifikasi jawaban peserta, hingga tata kelola penyampaian keberatan atau banding.

“Evaluasi dilakukan agar pelaksanaan ke depan dapat berlangsung semakin baik, transparan, dan akuntabel,” tulis pernyataan tersebut.

Selain itu, MPR RI juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, guru pendamping, panitia daerah, serta masyarakat yang telah memberikan perhatian terhadap pelaksanaan pendidikan kebangsaan melalui LCC Empat Pilar.

“Masukan publik akan menjadi bahan evaluasi penting demi menjaga kualitas kegiatan dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pembelajaran kebangsaan yang inklusif, edukatif, dan berintegritas,” lanjut pernyataan itu.

Polemik bermula saat tiga sekolah bertanding dalam babak final, yakni SMA Negeri 1 Pontianak, SMA Negeri 1 Sambas, dan SMA Negeri 1 Sanggau.

Dalam sesi pertanyaan rebutan, dewan juri mengajukan pertanyaan mengenai lembaga yang harus menjadi pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Regu C dari SMA Negeri 1 Pontianak menjawab bahwa anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta diresmikan oleh Presiden. Namun, jawaban tersebut dinilai kurang tepat dan tim justru dikenai pengurangan lima poin.

Tak lama berselang, pertanyaan serupa dilempar kepada regu lain. Regu B dari SMA Negeri 1 Sambas memberikan jawaban yang pada intinya sama, namun kali ini dinyatakan benar oleh dewan juri dan mendapat nilai penuh.

“Ya, inti jawabannya sudah benar. Nilai sepuluh,” ujar salah satu juri, Dyastasita W.B, dalam tayangan yang kemudian viral.

Keputusan itu langsung diprotes oleh perwakilan Regu C yang merasa telah memberikan jawaban identik.

“Dewan juri, izin, tadi kami menjawabnya sama seperti regu B,” ujar salah satu peserta.

Namun, dewan juri beralasan tidak mendengar secara jelas penyebutan unsur DPD dalam jawaban peserta sebelumnya. Permintaan peserta untuk meminta klarifikasi tambahan bahkan melibatkan pendapat penonton tidak dikabulkan.

“Keputusan saya kira di dewan juri,” jawab pihak juri saat itu.

Juri lainnya, Indri Wahyuni, juga menegaskan bahwa artikulasi peserta menjadi bagian penting dalam penilaian.

“Kalau menurut kalian sudah jelas, tapi dewan juri tidak mendengar dengan baik, maka dewan juri berhak memberikan nilai minus lima,” katanya.

Video momen tersebut yang diunggah melalui kanal YouTube resmi MPR RI kemudian ramai dibahas warganet. Banyak pihak menilai respons dewan juri kurang adil dan tidak membuka ruang evaluasi terhadap kemungkinan kesalahan penilaian.

Kini, langkah penonaktifan juri dan MC menjadi bagian dari upaya MPR RI memulihkan kepercayaan publik sekaligus memastikan ajang pendidikan kebangsaan itu tetap berjalan dengan prinsip profesionalisme dan integritas. (AD)

Foto : Istimewa