Komitmen Daerah Percepat Pemerataan Guru Profesional, Lima Wilayah Raih Apresiasi Kemendikdasmen

Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional, pemerintah daerah (Pemda) memainkan peran krusial melalui strategi penyerapaan lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) sebagai Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK). Langkah ini tak hanya menjawab persoalan kekurangan guru di berbagai wilayah, namun juga memperkuat kualitas pendidikan melalui hadirnya guru profesional di ruang-ruang kelas.

Melansir dari akun resmi Kemendikdasmen pada Rabu (4/6/2025). Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memberikan penghargaan kepada lima pemerintah daerah atas keberhasilan mereka menyerap lulusan PPG dalam jumlah signifikan. Penghargaan ini disampaikan dalam kegiatan Tasyakuran Hari Pendidikan Nasional 2025, sebagai bentuk apresiasi atas dukungan nyata terhadap program prioritas Kemendikdasmen, khususnya melalui Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Ditjen GTKPG).

Kelima daerah yang memperoleh penghargaan adalah Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Kota Palembang, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Bojonegoro. Mereka dinilai unggul dalam dua aspek utama: jumlah formasi ASN PPPK yang dibuka untuk lulusan PPG, serta tingkat penyerapan yang tinggi terhadap kebutuhan guru di wilayah masing-masing.

*Upaya Nyata dari Daerah Menuju Pendidikan Berkualitas*

Di Kabupaten Blitar, Sekretaris Daerah Izul Marom menyatakan bahwa penyerapaan lulusan PPG merupakan solusi utama menghadapi kekurangan guru. Namun, ia juga menekankan pentingnya pengembangan berkelanjutan pasca-sertifikasi. Pemkab Blitar aktif mendukung pelatihan lanjutan serta kolaborasi dengan pemerintah pusat untuk terus meningkatkan kualitas tenaga pendidik.

Sementara itu, Kota Palembang menunjukkan kinerja yang konsisten. Sekretaris Daerah Aprizal Hasyim mengungkapkan bahwa ratusan lulusan PPG telah terserap ke dalam formasi PPPK sejak 2023. Selain itu, Palembang juga mengembangkan program beasiswa dan pelatihan untuk mendukung pengembangan karier guru dan mengurangi kesenjangan antara guru bersertifikasi dan non-sertifikasi.

*Sulawesi Selatan, Pemimpin Nasional dalam Penyerapan Lulusan PPG*

Provinsi Sulawesi Selatan tercatat sebagai daerah dengan jumlah penyerapan tertinggi di Indonesia, mencapai lebih dari 12.000 guru PPG pada tahun 2024. Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi menyampaikan bahwa distribusi guru hingga ke daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) menjadi fokus utama. Pemprov Sulsel memberikan insentif khusus bagi guru di wilayah terpencil melalui Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), guna menjaga semangat dan keberlanjutan pelayanan pendidikan.

*Kalimantan Timur Hadapi Tantangan Geografis dengan Strategi Inovatif*

Dengan bentang wilayah yang luas dan aksesibilitas terbatas, Kalimantan Timur menghadapi tantangan tersendiri. Namun, menurut Staf Ahli Gubernur Bidang III, Arief Murdiyatno, provinsi ini tetap konsisten menyerap lebih dari 4.300 guru PPG sejak 2021. Dukungan program seperti “Gratispol” dan kerja sama dengan perguruan tinggi membuktikan bahwa pengembangan guru tidak hanya berhenti di tahap awal, tapi juga diarahkan hingga jenjang magister dan doktor.

*Bojonegoro Fokus pada Distribusi dan Pemerataan*

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro, Anwar Mukhtadlo, menjelaskan bahwa dari 1.189 guru lulusan PPG yang telah diserap, tantangan kini bergeser ke aspek distribusi. Dengan kebijakan Surat Perintah Tugas (SPT) dari Bupati, Pemkab Bojonegoro memastikan guru tersebar merata dengan beban mengajar yang sesuai di setiap sekolah. Pelatihan dan peningkatan kompetensi juga terus ditingkatkan untuk menjaga kualitas pembelajaran.

*Tantangan Masih Membayangi, Tapi Harapan Semakin Terang*

Meski meraih capaian positif, kelima daerah ini tetap menghadapi berbagai tantangan. Distribusi yang belum merata, keterbatasan infrastruktur, hingga ketidaksesuaian antara formasi dan kebutuhan nyata guru masih menjadi pekerjaan rumah. Namun, kesungguhan dan kolaborasi lintas sektor yang ditunjukkan masing-masing pemerintah daerah menjadi bukti bahwa reformasi pendidikan tidak lagi sekadar wacana.

Komitmen untuk terus menyerap guru profesional dari lulusan PPG menjadi langkah nyata dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Jika praktik baik ini direplikasi secara nasional, maka harapan terhadap pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan Indonesia bisa terwujud lebih cepat.

Foto: dok/Kemendikdasmen