242 Ribu Guru PPPK Bakal Dipetakan Ulang, Kemendikdasmen Pastikan Tak Jauh dari Domisili
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah menyusun pemetaan ulang penempatan 242.482 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang akan beralih status menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027.
Proses redistribusi tersebut dilakukan untuk memastikan penempatan guru sesuai kebutuhan sekolah di masing-masing daerah. Pemerintah juga memastikan para guru tidak serta-merta dipindahkan ke lokasi yang jauh dari tempat tinggalnya.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikdasmen Nunuk Suryani mengatakan, proses pemetaan saat ini sedang berlangsung dengan melibatkan dinas pendidikan tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Menurut Nunuk, dinas pendidikan daerah memiliki data paling akurat mengenai keberadaan guru, jumlah tenaga pendidik yang aktif mengajar, serta kebutuhan guru di setiap wilayah.
“Untuk pemetaan saat ini sedang berjalan, semua Dinas Pendidikan. Karena yang tahu persis keberadaan mereka adalah Dinas Pendidikan,” kata Nunuk di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Sebelum menentukan lokasi penempatan, dinas pendidikan terlebih dahulu melakukan verifikasi dan validasi data. Langkah tersebut bertujuan memastikan jumlah guru aktif sekaligus mengetahui kebutuhan tenaga pendidik di masing-masing sekolah.
Selanjutnya, pemerintah daerah mengajukan kebutuhan guru melalui Ruang Sumber Daya Manusia (RSDM) Kemendikdasmen. Usulan tersebut nantinya menjadi dasar kementerian dalam menentukan penempatan guru PPPK penuh waktu.
Nunuk menegaskan, proses peralihan status dan penempatan 242.482 guru tersebut masih berjalan, baik dari sisi regulasi maupun pendataan dalam sistem.
Dia juga memastikan kebijakan redistribusi tidak berarti para guru harus bersedia ditempatkan jauh dari daerah asalnya.
Penempatan akan tetap mempertimbangkan wilayah kewenangan pemerintah daerah serta kebutuhan sekolah yang berada di sekitar domisili masing-masing guru.
“Jadi kami tahu dia harus ditempatkan di mana. Tidak mungkin kami tempatkan jauh banget sementara sekolah di dekatnya kosong. Tidak mungkin kami tempatkan di sekolah lama padahal di situ banyak guru,” ujarnya.
Nunuk meminta para guru tidak khawatir menghadapi kebijakan penataan tersebut. Dia memastikan penempatan akan dilakukan berdasarkan data kebutuhan tenaga pendidik, bukan faktor kedekatan atau kepentingan pribadi.
Selain itu, para guru diminta mulai mempersiapkan dokumen administrasi kepegawaian yang diperlukan untuk proses pemberkasan, termasuk sertifikat pendidik bagi yang sudah memilikinya.
Sementara bagi guru yang belum memiliki sertifikat pendidik, Nunuk memastikan mereka tetap akan mendapatkan penempatan sesuai kebutuhan sekolah.
Sebelumnya, pemerintah telah memastikan sebanyak 242.482 guru PPPK paruh waktu akan beralih menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027 tanpa melalui seleksi ulang.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari penataan tata kelola tenaga pendidik sekaligus upaya memberikan kepastian status kepegawaian bagi ratusan ribu guru di Indonesia. (AD)
Foto: Ilustrasi








