Bareskrim Polri Gandeng Kompolnas dan Ahli Gelar Perkara Dugaan Makar
Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menggelar perkara kasus dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (19/11/2026). Dalam proses tersebut, penyidik turut melibatkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan sejumlah ahli untuk mengkaji fakta serta bukti yang ditemukan selama penyidikan.
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan, gelar perkara dilakukan secara internal dengan melibatkan sejumlah unsur pengawasan dan penyidik Polri.
Pihak yang dilibatkan antara lain penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum, Biro Pengawasan Penyidikan (Wassidik), Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam), Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum), serta Kompolnas dan ahli terkait.
Susatyo menjelaskan, pembahasan dalam gelar perkara tersebut difokuskan pada fakta dan bukti baru yang diperoleh penyidik selama proses penanganan kasus.
“Kami ingin memastikan bahwa penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur hukum berdasarkan KUHP dan KUHAP baru,” kata Susatyo dalam keterangannya di Jakarta.
Setelah gelar perkara internal, Bareskrim berencana melanjutkan ekspose kasus di Kejaksaan Agung pada Jumat (20/11/2026).
Dalam rangkaian penyidikan, polisi sebelumnya telah menggeledah sejumlah lokasi yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Salah satunya sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, pada Selasa (17/11) malam.
Rumah tersebut diduga digunakan sebagai posko makar oleh salah satu pihak berinisial EHS yang juga tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal.
Susatyo menyebut penggeledahan dan pemeriksaan di sejumlah lokasi dilakukan untuk mengumpulkan bukti terkait dugaan tindak pidana makar.
“Ada beberapa posko yang kami lakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan pemeriksaan sebagai bagian daripada pengumpulan bukti tindak pidana makar,” ujarnya.
Meski demikian, Susatyo belum mengungkapkan secara terperinci hasil penggeledahan yang telah dilakukan penyidik.
Diketahui, Bareskrim Polri telah menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana makar terhadap Presiden, termasuk dugaan pemufakatan jahat. Perkara tersebut diduga memiliki keterkaitan dengan kasus penyadapan ilegal, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik.
Sementara itu, dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, Bareskrim telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka. Mereka masing-masing berinisial LSP, AS, EHS, dan SU.
Penyidik kini masih mendalami dugaan tindak pidana makar tersebut dengan mengumpulkan keterangan, fakta, serta alat bukti untuk menentukan konstruksi perkara. (AD)
Foto: Isti








