Setelah 18 Tahun, DPR Akhirnya Sahkan UU Perampasan Aset

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman terlebih dahulu menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan beleid tersebut.

Puan kemudian meminta persetujuan seluruh fraksi untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang. Persetujuan forum ditandai dengan ketukan palu pimpinan sidang.

Pengesahan ini menjadi babak baru setelah RUU Perampasan Aset bergulir selama 18 tahun di parlemen.

Sebelumnya, pembahasan tingkat I RUU tersebut telah diselesaikan Komisi III DPR bersama pemerintah dalam rapat kerja pada Rabu (18/11/2026). Rancangan aturan itu kemudian disepakati untuk dibawa ke rapat paripurna guna mendapatkan persetujuan akhir.

Habiburokhman menjelaskan, dalam proses pembahasan, panitia kerja (panja) telah mengkaji 397 daftar inventarisasi masalah (DIM).

Jumlah tersebut terdiri atas 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, serta 18 DIM substansi baru.

Komisi III DPR juga telah menggelar 87 kali rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU) sejak September 2025. Rangkaian rapat tersebut dilakukan untuk menyerap masukan dari masyarakat, kalangan ahli, hingga berbagai organisasi.

Salah satu poin yang menjadi perhatian dalam RUU tersebut adalah pengaturan perampasan aset dari tindak pidana penipuan dan penggelapan yang menggunakan teknologi informasi serta berdampak luas terhadap masyarakat.

Habiburokhman mencontohkan kasus investasi bodong dan perdagangan saham ilegal yang menimbulkan banyak korban.

“Seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan,” ujarnya.

Selain itu, aturan tersebut tetap menegaskan pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelaku korupsi maupun tindak pidana lainnya, termasuk ancaman pidana mati sesuai ketentuan perundang-undangan.

RUU Perampasan Aset juga mengatur pengelolaan barang rampasan melalui badan yang memiliki kompetensi khusus. Pengelolaan tersebut mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.

Dengan disahkannya RUU tersebut menjadi undang-undang, pemerintah dan DPR diharapkan memiliki landasan hukum yang lebih kuat dalam menangani aset hasil tindak pidana serta mendukung upaya pemulihan kerugian korban. (AD)

Foto: Dok. Antara

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tutup