Bursa Wapres Memanas, Yusril Sebut Prabowo Belum Ajukan Kandidat

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan hingga Selasa (17/11/2026), Presiden Prabowo Subianto belum menyerahkan nama calon Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Yusril mengatakan, penyerahan nama calon wakil presiden tersebut masih menunggu proses komunikasi dan mekanisme formal dengan partai politik pengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

“Jadi, sampai hari ini belum ada nama yang disampaikan oleh Presiden kepada MPR. Baru disepakati jadwal pemilihannya tanggal 9 Desember, dan tanggal 25 November adalah paling lambat Presiden harus menyerahkan dua nama itu,” kata Yusril kepada wartawan di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Dia menjelaskan, perubahan jadwal pemilihan wapres dari semula 2 Desember menjadi 9 Desember 2026 memberikan tambahan waktu bagi Presiden untuk menjalankan tahapan pencalonan.

Menurut Yusril, berdasarkan ketentuan UUD 1945, Undang-Undang Pemilu, UU MD3, serta Peraturan Tata Tertib MPR, Presiden harus mengajukan dua nama calon wapres paling lambat 14 hari sebelum pemilihan dilaksanakan.

Yusril juga menjelaskan, jadwal sebelumnya dinilai terlalu mepet karena Prabowo tengah menjalankan agenda kenegaraan di luar negeri.

Presiden diketahui menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Manila, Filipina, sebelum melanjutkan agenda KTT APEC di Shenzhen, China. Prabowo dijadwalkan kembali ke Indonesia pada Jumat (19/11/2026).

“Jadi memang tidak cukup waktu bagi beliau untuk berbicara terlebih dahulu dengan partai-partai pengusul pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu 2024 yang lalu,” ujarnya.

Dia menyebut, meskipun sebelumnya telah ada pertemuan dengan sejumlah partai politik di Istana Bogor, pertemuan tersebut belum menjadi pembahasan resmi bersama partai-partai pengusung pasangan calon pada Pilpres 2024.

“Walaupun sudah ada rapat dengan partai-partai di Istana Bogor beberapa hari yang lalu, secara formal belum ada rapat resmi dengan partai koalisi pengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2024,” kata Yusril.

Yusril menambahkan, mekanisme pengusulan calon wapres harus mengikuti ketentuan UU MD3. Nama kandidat harus diusulkan oleh satu atau gabungan tujuh partai politik pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024.

Karena itu, seluruh tahapan pencalonan perlu dilakukan sesuai prosedur agar tidak menimbulkan persoalan administrasi maupun hukum di kemudian hari.

Terkait munculnya sejumlah nama di ruang publik, termasuk Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Yusril menilai hal tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi.

Namun, dia menegaskan keputusan mengenai dua nama calon yang akan diajukan kepada MPR sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo.

“Kewenangan untuk mencalonkan dua nama calon Wakil Presiden dan menyerahkan ke MPR itu sepenuhnya ada pada Presiden. Itu tidak bisa dicampuri oleh orang lain, sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden,” tegasnya.

Setelah dua nama diserahkan, tim verifikasi MPR akan melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi para kandidat selama dua pekan.

Selanjutnya, MPR akan menggelar sidang paripurna untuk memilih dan menetapkan wakil presiden melalui mekanisme pemungutan suara tertutup pada 9 Desember 2026. (AD)

Foto: Dok. Antara

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tutup