Prabowo Targetkan 700 BUMN Ditutup hingga Desember 2026

Presiden Prabowo Subianto menargetkan penutupan hingga 700 badan usaha milik negara (BUMN) sampai Desember 2026. Langkah tersebut menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk merampingkan jumlah perusahaan pelat merah sekaligus meningkatkan efisiensi pengelolaan aset negara.

Prabowo mengungkapkan, proses konsolidasi BUMN terus berjalan sejak pemerintahannya dimulai. Hingga saat ini, ratusan perusahaan disebut telah ditutup atau dirampingkan melalui proses penataan.

“Dari seribu BUMN, 1.074 kita sudah konsolidasi, sudah tutup, sudah streamlining, kita sudah kurang lebih 360, 364 ya sampai tadi malam. Sampai Desember yang akan datang sasaran kita 700 akan kita tutup,” kata Prabowo dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Presiden menyebut pembenahan tersebut dilakukan untuk memperbaiki kinerja perusahaan milik negara. Pemerintah akan mengevaluasi perusahaan yang terus merugi, tidak efisien, hingga yang diduga menyampaikan laporan keuangan tidak benar.

“Yang tidak efisien, yang merugi, yang selama ini buat laporan keuangan palsu, kita tutup. Konsentrasi kepada BUMN yang menghasilkan untuk rakyat,” ujarnya.

Menurut Prabowo, konsolidasi diperlukan agar pengelolaan BUMN lebih terarah. Pemerintah ingin memusatkan perhatian pada perusahaan yang memiliki kinerja baik dan mampu memberikan manfaat nyata bagi negara serta masyarakat.

Prabowo Klaim Laba Sejumlah BUMN Meningkat

Prabowo juga mengeklaim upaya pembenahan mulai menunjukkan hasil. Sejumlah BUMN yang sebelumnya dinilai belum mampu menghasilkan keuntungan disebut mengalami perbaikan kinerja setelah dilakukan penataan.

Bahkan, dia menyebut terdapat perusahaan yang mencatatkan peningkatan keuntungan hingga ratusan persen.

“Ada yang untung 900 persen, ada yang 200 persen, ada yang 300 persen. Kita bertekad sekarang untuk efisiensi,” tutur Prabowo.

Meski demikian, pemerintah akan terus mendorong evaluasi terhadap kinerja perusahaan pelat merah agar operasionalnya semakin efektif dan tidak membebani keuangan negara.

Efisiensi BUMN Jadi Bagian Pembenahan Ekonomi

Prabowo menegaskan perampingan dan konsolidasi BUMN merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola ekonomi nasional.

Perusahaan milik negara diharapkan mampu beroperasi secara profesional, meningkatkan produktivitas, serta memberikan kontribusi optimal terhadap penerimaan negara dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah pun berencana melanjutkan berbagai langkah pembenahan ekonomi di tengah tantangan yang dihadapi Indonesia. Melalui efisiensi BUMN, Prabowo berharap sumber daya negara dapat dikelola lebih baik dan diarahkan pada kegiatan usaha yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat. (AD)

Foto: Istimewa