BGN Tangguhkan Sementara 463 SPPG MBG, Data Diverifikasi Selama 10 Hari

Badan Gizi Nasional (BGN) menangguhkan sementara operasional 463 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam rangka pembenahan dan verifikasi data Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Penangguhan dilakukan selama 10 hari. Dalam periode tersebut, ratusan SPPG diminta melengkapi sejumlah data terkait dapur pelayanan dan penerima manfaat.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan langkah ini merupakan bagian dari penataan seluruh SPPG yang saat ini telah beroperasi. BGN tidak hanya memeriksa kelengkapan administrasi, tetapi juga mencocokkan data dapur dengan penerima manfaat yang dilayani.

“Yang beroperasi tercatat 27.485. Itu kemudian kami sisir, kami profiling dapurnya dan juga kami cek penerima manfaatnya,” kata Sudaryono seusai rapat koordinasi terbatas mengenai perbaikan tata kelola MBG di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (27/8/2026).

Dari total 27.485 SPPG yang tercatat beroperasi, sebanyak 27.022 SPPG telah mendapatkan surat ketetapan sementara. Sementara itu, 463 SPPG lainnya masih harus melengkapi data.

“463 ini kami suspen 10 hari untuk kemudian mereka melengkapi data-data yang kita inginkan, yaitu profil dapur, foto dapur, kemudian profil sekolahnya,” ujarnya.

BGN Cocokkan Data Dapur dan Penerima MBG

Sudaryono menjelaskan verifikasi dilakukan untuk memastikan setiap SPPG yang tercatat memang benar-benar beroperasi dan memberikan layanan MBG sesuai dengan laporan.

BGN juga mengecek kesesuaian lokasi dapur dengan sekolah maupun pos pelayanan terpadu (posyandu) yang menjadi tujuan distribusi makanan.

Proses verifikasi dilakukan dengan mengonfirmasi langsung kepada penerima manfaat. Jika sebuah SPPG melaporkan telah menyalurkan MBG ke sekolah tertentu, BGN akan menghubungi pihak sekolah untuk memastikan informasi tersebut.

“Pada saat dapur ini melaporkan mengirimkan MBG-nya ke sekolah tertentu, sekolahnya kita kirimi email, kita kirimi surat, konfirmasi benar nggak dapur ini melayani di sekolah Anda,” jelas Sudaryono.

Menurutnya, langkah tersebut penting mengingat jumlah SPPG yang telah beroperasi sudah mencapai lebih dari 27 ribu unit. Seluruh data harus diperiksa agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara laporan administrasi dan kondisi pelayanan di lapangan.

“Jadi ini kita cross-check semua karena memang datanya banyak, 27.000 dapur ini kami cross-check semua,” katanya.

Bukan Berarti SPPG Tak Beroperasi

Sudaryono menegaskan penangguhan terhadap 463 SPPG tidak otomatis berarti dapur-dapur tersebut bermasalah atau tidak beroperasi.

Penangguhan sementara dilakukan agar BGN dapat memastikan status dan kelengkapan data masing-masing SPPG.

“Maksud saya, jangan sampai nanti di antara yang kami suspen sementara ini ternyata selama ini misalnya dapurnya belum beroperasi. Jadi kami betul-betul pastikan bahwa dapur ini beroperasi dan melayani sekolah-sekolah itu,” tuturnya.

BGN berharap proses verifikasi tersebut dapat menghasilkan basis data SPPG dan penerima manfaat MBG yang lebih akurat. Pembenahan juga diperlukan untuk memastikan distribusi program berjalan sesuai kondisi nyata di lapangan. (AD)

Foto: Istimewa