Usai Dilantik Jadi Bupati Bekasi, Asep Bidik BPJS Aktif untuk Semua Warga

Bupati Bekasi definitif, dr Asep Surya Atmaja, menargetkan seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi bisa mengakses layanan kesehatan tanpa terkendala biaya. Optimalisasi kepesertaan BPJS Kesehatan dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) menjadi salah satu langkah yang disiapkan untuk merealisasikan target tersebut.

Asep menyampaikan komitmen itu setelah resmi dilantik sebagai Bupati Bekasi untuk melanjutkan sisa masa jabatan 2025–2030. Pelantikan berlangsung di Bale Gede, Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (23/10/2026).

Selain sektor kesehatan, Asep menetapkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas pemerintah daerah. Ia menegaskan akan melanjutkan program pembangunan yang telah dirintis sebelumnya dengan tetap berpedoman pada visi Kabupaten Bekasi Bangkit, Maju, dan Sejahtera.

“Alhamdulillah, hari ini saya sudah dilantik sebagai Bupati Bekasi definitif. Saya akan melanjutkan program-program Pak Ade Kuswara Kunang dengan tagline Bangkit, Maju, dan Sejahtera. Tetapi, ada skala prioritas, di antaranya kesehatan dan infrastruktur,” ujar Asep, dari keterangan resmi Diskominfo Kabupaten Bekasi, Jumat (23/10/2026).

Targetkan Warga Bisa Berobat Tanpa Biaya

Sebagai seorang dokter, Asep menaruh perhatian besar terhadap pemerataan akses pelayanan kesehatan. Ia ingin masyarakat tidak lagi kesulitan memperoleh pengobatan hanya karena terbentur persoalan biaya.

Karena itu, Pemkab Bekasi akan mengoptimalkan kepesertaan BPJS Kesehatan dan KIS agar semakin banyak warga terlindungi oleh program jaminan kesehatan.

“Ke depan, kemungkinan mulai 2027, saya ingin tidak ada lagi pasien atau masyarakat yang sakit harus membayar. Saya ingin semuanya ter-cover oleh BPJS atau Kartu Indonesia Sehat,” tegasnya.

Untuk mendukung target tersebut, Asep berupaya mendorong Kabupaten Bekasi kembali meraih status Universal Health Coverage (UHC) Prioritas. Status ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh jaminan pelayanan kesehatan ketika membutuhkan pengobatan.

“Insyaallah bulan depan kita akan menjadi UHC Prioritas. Jadi, siapa pun yang sakit harus bisa langsung mendapatkan layanan melalui BPJS. Kemarin kita belum berstatus prioritas, sekarang saya akan berupaya agar bulan depan bisa menjadi prioritas,” katanya.

Asep juga menekankan bahwa akses pelayanan kesehatan harus menjangkau fasilitas terdekat, mulai dari puskesmas hingga klinik. Menurutnya, kepesertaan jaminan kesehatan warga perlu dipastikan aktif agar pelayanan dapat diakses sesuai ketentuan yang berlaku.

“Semua masyarakat Kabupaten Bekasi yang sakit harus bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Mereka datang ke Puskesmas ataupun klinik terdekat harus bisa dilayani. Karena itu, KIS atau BPJS-nya harus kita aktifkan terlebih dahulu agar masyarakat bisa berobat,” ungkapnya.

Penertiban Bangunan Liar Harus Humanis

Di luar sektor kesehatan dan infrastruktur, Asep turut menyoroti penataan wilayah, termasuk penertiban bangunan liar atau bangli.

Ia menilai pemerintah daerah harus memiliki keberanian untuk menegakkan aturan. Namun, langkah tersebut perlu disertai komunikasi dan pendekatan persuasif agar tidak memicu persoalan sosial di tengah masyarakat.

Menurut Asep, dialog harus menjadi langkah awal sebelum pemerintah mengambil tindakan penertiban. Apabila upaya komunikasi tidak membuahkan kesepakatan, penertiban dapat dilakukan sesuai ketentuan.

“Bupati harus berani, tetapi organisasi kemasyarakatan dan masyarakat juga harus bersama-sama memahami. Selama ini saya mengedepankan pendekatan persuasif terlebih dahulu. Kalau sudah diajak bicara dengan baik tetapi tidak mau, tentu penertiban harus dilakukan,” jelasnya.

Meski demikian, ia mengingatkan agar penataan wilayah tidak mengabaikan nasib warga yang terdampak. Pemerintah perlu mempertimbangkan dampak sosial yang mungkin muncul, terutama bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat pembongkaran bangunan.

“Saya juga tidak ingin ketika bangunan digusur, masyarakat justru menjadi tunawisma. Ketika hujan mereka kehujanan, ketika lapar mereka kelaparan, itu juga menjadi beban pemerintah. Karena itu, saya akan bernegosiasi dengan masyarakat agar ada kesepahaman sebelum penertiban dilakukan,” tuturnya.

DPRD Minta Infrastruktur Dasar Jadi Perhatian

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Ade Sukron menyambut baik pelantikan Asep Surya Atmaja sebagai bupati definitif. Ia berharap amanah tersebut dapat dijalankan dengan baik sehingga agenda pembangunan daerah bisa berlanjut dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Kita doakan dr. Asep yang mendapatkan amanah untuk memimpin Kabupaten Bekasi pada sisa masa jabatan ini diberikan kesehatan dan kemampuan, serta bisa menyukseskan visi pembangunan yang kita lanjutkan,” kata Ade Sukron.

Ade menyebut sejumlah masukan Gubernur Jawa Barat dalam prosesi pelantikan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemkab Bekasi. Menurutnya, perencanaan yang matang dan penentuan prioritas menjadi faktor penting agar pembangunan berjalan lebih terarah.

Ia menyoroti sejumlah sektor yang perlu mendapatkan perhatian, mulai dari penataan wilayah, infrastruktur, sekolah hingga fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas.

“Masukan-masukan tadi menjadi refleksi dan catatan bagi dr. Asep untuk evaluasi ke depan. Perencanaan menjadi penting, dan fokus pembangunan perlu dikonsolidasikan, terutama penataan wilayah, infrastruktur, sekolah, dan puskesmas,” ujarnya.

DPRD Kabupaten Bekasi, lanjut Ade, mendukung agar pembangunan infrastruktur dasar menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah. Ia berharap berbagai masukan tersebut dapat diterjemahkan menjadi program konkret melalui koordinasi antara kepala daerah dan organisasi perangkat daerah terkait.

“Dari awal kami sudah menyampaikan bahwa kita perlu fokus pada infrastruktur dasar. Ini selaras dengan apa yang disampaikan Pak Gubernur. Nantinya, kami akan meminta agar catatan-catatan tersebut disinkronkan dan didetailkan secara teknis bersama dinas terkait sehingga menjadi prioritas pembangunan,” tandasnya.

Dengan fokus pada kesehatan, infrastruktur, dan penataan wilayah, kepemimpinan Asep di sisa masa jabatan hingga 2030 diharapkan mampu memperkuat pelayanan publik serta menjawab kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Bekasi. (AD)

Foto: Dok. Diskominfo Kabupaten Bekasi