Prabowo Bidik Kredit Rp400 Triliun untuk 28 Juta Keluarga pada 2027

Presiden Prabowo Subianto menargetkan penyaluran kredit atau pembiayaan produktif untuk usaha rakyat mencapai Rp400 triliun pada 2027. Program tersebut ditujukan kepada sekitar 28 juta keluarga, mulai dari petani, nelayan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan.

Target tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan pidato dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Prabowo mengatakan pembiayaan produktif itu akan diprioritaskan bagi masyarakat yang membutuhkan akses permodalan untuk mengembangkan usaha. Sasarannya mencakup masyarakat pedesaan, wilayah terpencil, serta daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Di tahun yang akan datang, rencana kita, sasaran kita, Insyaallah terwujud, saya ingin menyalurkan Rp400 triliun kepada para petani, nelayan, dan mereka-mereka yang berada di pedesaan, dan di daerah-daerah terpencil, dan daerah-daerah yang tertinggal, juga di daerah-daerah perkotaan (untuk, red.) mereka yang berpenghasilan rendah,” kata Prabowo, dikutip Jumat (23/10/2026).

Dia memperkirakan program tersebut dapat menjangkau sekitar 28 juta keluarga. Jika setiap keluarga diasumsikan terdiri atas empat orang, jumlah masyarakat yang berpotensi merasakan manfaatnya mencapai sekitar 100 juta jiwa.

“Ini nanti sasarannya kurang lebih 28 juta keluarga, kalau dengan istri dan anak, itu berarti dikali 4, kurang lebih 100 juta rakyat kita. Itu kemampuan kita sekarang,” ujarnya.

Prabowo Tekankan Kesejahteraan Harus Terasa

Prabowo menegaskan kebijakan ekonomi pemerintah harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak cukup hanya terlihat dalam angka, tetapi juga harus memberikan dampak langsung terhadap kehidupan rakyat.

Dia menilai kekuatan ekonomi nasional seharusnya dapat dirasakan oleh petani di pedesaan, nelayan di pesisir, pedagang di pasar, hingga pelaku UMKM dan masyarakat yang berjuang memenuhi kebutuhan keluarga.

“Kekuatan ekonomi bangsa yang sesungguhnya harus dirasakan oleh rakyat secara nyata, oleh petani di desa-desa, oleh nelayan di pesisir, oleh pedagang di pasar-pasar, oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, oleh ibu-ibu yang berjuang membantu ekonomi keluarganya,” kata Prabowo.

Karena itu, Presiden mengingatkan jajarannya agar tidak menjadikan kesejahteraan rakyat sekadar slogan. Pemerintah, kata dia, harus memastikan pendapatan masyarakat meningkat secara riil sehingga daya beli keluarga ikut menguat.

“Arti sesungguhnya dari kesejahteraan adalah bahwa penghasilan rakyat secara real, secara nyata, harus meningkat. Bahwa, setiap keluarga harus memiliki daya beli yang nyata. Ini yang sedang kita perjuangkan. Ini garis kita,” tegasnya.

Apresiasi Pembentukan TPAKD

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo turut mengapresiasi kementerian dan lembaga terkait, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta para kepala daerah atas pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah.

TPAKD disebut telah terbentuk di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota pada akhir 2024. Prabowo menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam memperluas akses keuangan masyarakat di berbagai daerah.

Keberadaan tim tersebut diharapkan dapat memperkuat akses masyarakat terhadap layanan keuangan, termasuk pembiayaan yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan usaha produktif.

Kredit Rp53,15 Triliun Sudah Disalurkan

Pada acara yang sama, Prabowo menyerahkan secara simbolis akad kredit atau pembiayaan produktif senilai Rp53,15 triliun. Pembiayaan tersebut telah disalurkan kepada 2.106.401 debitur selama periode Agustus hingga Oktober 2026.

Penerimanya terdiri atas pelaku UMKM, petani, nelayan, serta wirausaha lainnya. Penyaluran pembiayaan itu melibatkan 343 lembaga jasa keuangan.

Penyaluran tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses permodalan bagi masyarakat yang menjalankan usaha produktif. Adapun target Rp400 triliun pada 2027 menjadi sasaran lanjutan pemerintah untuk memperbesar jangkauan pembiayaan bagi keluarga di berbagai wilayah Indonesia. (AD)

Foto: Antara