Pemerintah Kembangkan Budidaya Lele-Nila di 4.000 Desa untuk Dukung MBG

Pemerintah memperluas program pengembangan budidaya ikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri sekaligus mendukung penyediaan sumber protein untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari mengatakan program tersebut terus dikembangkan di sejumlah daerah. Pada tahap awal, pemerintah telah menjalankannya di 100 lokasi yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur.

“Program ini telah dikembangkan di 100 lokasi yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Pada 2026, target program ditetapkan mencapai 4.000 lokasi di seluruh Indonesia,” kata Qodari dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (2/9/2026).

Menurut Qodari, pengembangan budidaya ikan dilakukan untuk memperkuat ketersediaan bahan pangan sekaligus menciptakan sumber protein yang dapat mendukung kebutuhan masyarakat.

Sejumlah komoditas menjadi prioritas dalam program tersebut, di antaranya ikan lele dan nila. Kedua jenis ikan itu dipilih karena relatif mudah dibudidayakan dan memiliki masa pemeliharaan yang tidak terlalu panjang.

Program ini sebelumnya telah dilaksanakan pada 2025 dengan pengelolaan yang melibatkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Penerima manfaatnya mencakup pembudidaya, pengurus, dan anggota koperasi.

Pelaksanaannya juga melibatkan berbagai unsur dalam rantai usaha perikanan, mulai dari pekerja, pembenih, pemasok pakan, pengolah hasil panen hingga pelaku pemasaran di tingkat lokal.

Sementara pada pelaksanaan 2026, pemerintah desa ditetapkan sebagai penerima program. Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa dapat menggandeng masyarakat umum, kelompok masyarakat, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), maupun KDKMP.

Hasil budidaya ikan nantinya tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tingkat desa. Produk panen akan dipasarkan melalui koperasi atau lembaga pengelola kepada berbagai saluran distribusi.

Di antaranya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pasar tradisional, pelaku usaha pengolahan ikan, rumah makan, hingga jaringan ritel.

Qodari menilai program tersebut memiliki dampak yang lebih luas dibanding sekadar meningkatkan produksi perikanan.

“Program ini tidak hanya meningkatkan produksi ikan, tetapi juga membuka lapangan kerja, menambah pendapatan masyarakat, memperkuat ekonomi desa, menggerakkan usaha di tingkat lokal, serta meningkatkan asupan protein masyarakat,” ujarnya.

Dengan perluasan hingga ribuan lokasi, pemerintah berharap budidaya ikan dapat berkembang menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat desa. Selain meningkatkan produktivitas sektor perikanan, program tersebut diharapkan mampu menciptakan mata rantai usaha baru dari proses pembenihan hingga pemasaran hasil panen. (AD)

Foto: Antara