Harga Minyak Dunia Melandai, Pemerintah Dinilai Bisa Turunkan Harga Pertamax Secara Bertahap

Melandainya harga minyak dunia dinilai membuka peluang bagi pemerintah untuk mengevaluasi harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, termasuk Pertamax. Namun, penyesuaian tersebut perlu dilakukan secara terukur dengan tetap menjaga keberlangsungan program subsidi energi agar tepat sasaran.

Policy and Program Director Prasasti, Piter Abdullah, mengatakan harga minyak global yang mulai turun setelah tercapainya kesepakatan damai sementara di kawasan Timur Tengah menjadi momentum bagi pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan harga BBM nonsubsidi.

“Harga minyak dunia yang mulai melandai memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga Pertamax secara wajar sesuai mekanisme pasar. Namun besaran penurunannya tentu menjadi kewenangan pemerintah dan Pertamina berdasarkan perhitungan yang matang,” kata Piter di Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Pada perdagangan 22 Juni 2026, harga minyak Brent tercatat berada di kisaran 80 dolar AS per barel. Meski demikian, Piter mengingatkan kondisi pasar energi global masih menyimpan ketidakpastian karena faktor geopolitik yang belum sepenuhnya mereda.

Menurutnya, potensi gangguan pasokan masih dapat terjadi mengingat situasi di kawasan Timur Tengah belum sepenuhnya stabil, termasuk adanya ancaman penutupan jalur pelayaran strategis seperti Selat Hormuz.

“Pasar minyak masih sangat sensitif terhadap perkembangan geopolitik. Karena itu pemerintah tetap harus berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait kebijakan energi,” ujarnya.

Piter menegaskan pemerintah memiliki kewajiban utama menjaga keberlanjutan BBM subsidi, sementara harga BBM nonsubsidi idealnya mengikuti dinamika pasar agar tercipta mekanisme yang lebih sehat dan transparan.

“BBM subsidi harus dijaga karena menyangkut kepentingan masyarakat yang berhak menerima bantuan. Sementara BBM nonsubsidi seharusnya mengikuti harga pasar sehingga masyarakat memahami perbedaan antara harga yang disubsidi dan yang tidak disubsidi,” jelasnya.

Ia juga menyoroti fenomena meningkatnya antrean kendaraan di sejumlah SPBU yang menjual Pertalite. Menurutnya, kondisi tersebut dapat menjadi indikasi perpindahan konsumen dari Pertamax ke BBM subsidi akibat selisih harga yang cukup lebar.

“Jika perpindahan konsumen terus terjadi, kuota Pertalite berpotensi tertekan. Dalam jangka panjang kondisi ini bisa menimbulkan ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan sehingga berisiko memicu kelangkaan,” katanya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Piter menilai pemerintah perlu memperkuat sistem distribusi BBM subsidi agar benar-benar diterima kelompok masyarakat yang berhak.

“Pemerintah harus memastikan mekanisme penyaluran Pertalite berjalan lebih tepat sasaran. Dengan begitu manfaat subsidi dapat dirasakan oleh masyarakat yang memang membutuhkan,” tuturnya.

Selain itu, Piter mendorong percepatan pengembangan bauran energi nasional dengan memanfaatkan potensi energi baru terbarukan dan biomassa yang dimiliki Indonesia. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM sekaligus menekan beban subsidi energi dalam jangka panjang.

“Indonesia memiliki sumber daya energi alternatif yang sangat besar. Pemanfaatannya perlu dipercepat agar konsumsi BBM dan gas bisa ditekan sehingga beban subsidi pemerintah ikut berkurang,” ujarnya.

Dari sisi fiskal, Piter menilai ruang kebijakan pemerintah lebih efektif dilakukan melalui pengendalian dan efisiensi belanja negara dibandingkan menekan sumber-sumber penerimaan.

“Penerimaan negara sebagian besar berasal dari pajak. Karena itu yang lebih realistis dilakukan adalah meningkatkan efisiensi belanja dan menyusun kembali program-program prioritas agar APBN lebih kuat menghadapi tekanan global,” katanya.

Menurut Piter, momentum turunnya harga minyak dunia seharusnya tidak hanya dimanfaatkan untuk mengevaluasi harga BBM, tetapi juga menjadi kesempatan memperkuat fondasi kebijakan energi dan fiskal nasional agar lebih tahan terhadap gejolak ekonomi global.

“Keberanian melakukan efisiensi dan penataan ulang prioritas pembangunan akan menjadi modal penting agar APBN semakin tangguh menghadapi berbagai guncangan di masa mendatang,” pungkasnya. (AD)

Foto: Dok. Humas Polres Metro Bekasi