Pemerintah Luncurkan Sekolah Rakyat Berbasis Asrama, Targetkan 500 Ribu Anak Miskin hingga 2029

Pemerintah mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat berbasis asrama dengan pendekatan kurikulum holistik, sebagai bagian dari strategi nasional pengentasan kemiskinan. Program ini menargetkan untuk menjangkau 500.000 anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem hingga tahun 2029. Fase pertama akan dimulai pada Juli 2025 dengan pembangunan 100 sekolah di berbagai daerah.

Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat bukan sekadar lembaga pendidikan gratis, melainkan institusi berkonsep menyeluruh.

“Sekolah Rakyat menyediakan ekosistem pembelajaran terpadu: asrama, fasilitas olahraga, tempat ibadah, dan kurikulum yang menekankan pembentukan karakter,” ujarnya dalam diskusi redaksi bertajuk “Sekolah Tanpa Sekat: Menembus Batas Lewat Sekolah Rakyat” yang digelar oleh Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, Minggu (29/6).

Tiga Pilar Kurikulum dan Fasilitas Terintegrasi

Setiap Sekolah Rakyat akan dibangun di atas lahan minimal 8,5 hektare dan mencakup jenjang pendidikan dari SD hingga SMA. Kurikulum disusun dalam tiga tahap: dimulai dari program persiapan dengan pemetaan bakat dan pembekalan fisik-mental, dilanjutkan dengan pendidikan akademik berbasis kompetensi, serta ditutup dengan penguatan karakter melalui pendidikan spiritual, nasionalisme, dan keterampilan bahasa.

“Kami ingin anak-anak dari latar belakang ekonomi sulit ini tidak hanya pintar secara akademis, tapi juga berakhlak dan memiliki semangat kebangsaan,” tegas Agus Jabo.

Basis Data DTSEN dan Infrastruktur Pendukung

Pemerintah menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis penargetan penerima manfaat. Verifikasi data dilakukan melalui 34.000 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memastikan bantuan diberikan secara tepat sasaran.

Target awalnya adalah 100 sekolah yang akan menampung 9.755 siswa mulai Juli 2025. Dalam lima tahun ke depan, program ini akan diperluas ke seluruh 514 kabupaten/kota di Indonesia. Pemerintah juga mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur yang sudah ada, seperti 122 Balai Latihan Kerja (BLK) milik Kementerian Ketenagakerjaan dan 45 gedung milik pemerintah daerah.

Agus Jabo menyatakan bahwa inisiatif ini mendukung misi besar Presiden Prabowo untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada 2026 dan kemiskinan nasional di bawah 5 persen pada 2029.

Memutus Rantai Kemiskinan Struktural

Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2024 mencatat bahwa 74,51 persen kepala keluarga miskin ekstrem hanya berpendidikan SD ke bawah. Sementara itu, data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2021 menunjukkan 76 persen anak putus sekolah disebabkan alasan ekonomi.

“Dengan Sekolah Rakyat, kami bertekad memutus rantai kemiskinan struktural yang sudah lama mengakar di masyarakat. Ini bukan sekadar pembangunan fisik, tapi transformasi sosial,” pungkas Agus Jabo.

Foto : http://www.beastudiindonesia.net