Presiden Prabowo Tambah 100 Sekolah Rakyat, Targetkan 200 Lokasi Rintisan Mulai 2025

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya dalam mengatasi ketimpangan pendidikan nasional dengan menginstruksikan penambahan 100 lokasi baru untuk program Sekolah Rakyat. Dengan penambahan ini, total sekolah rintisan yang akan dibuka pada Agustus–September 2025 menjadi 200 titik di seluruh Indonesia.

Instruksi penambahan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo dari Rusia dan dikonfirmasi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben, saat memberikan keterangan pers di Jakarta, Sabtu (21/6). Ia menyebut bahwa lokasi tambahan akan memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) yang tersebar di berbagai wilayah.

“Program Sekolah Rakyat ini merupakan inisiatif langsung dari Presiden. Ini bukan program Kementerian Sosial, tapi kami semua bertugas untuk mendukung pelaksanaannya,” ujar Robben.

Pemerintah pun telah membentuk Tim Penyelenggara Sekolah Rakyat yang terdiri dari unsur lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Sebanyak 100 lokasi pertama telah ditetapkan dan akan mulai melaksanakan pembelajaran pada Juli 2025, sementara sisanya akan menyusul tak lama kemudian.

Untuk menunjang keberlangsungan program, sebanyak 100 bidang lahan dengan luas antara 6,3 hingga 10 hektare telah diidentifikasi dan disiapkan untuk pembangunan fasilitas permanen, yang akan dimulai Agustus 2025. Prototipe pengembangan sekolah akan meniru model pendidikan seperti SMA Taruna Nusantara, lengkap dengan jenjang SD, SMP, dan SMA dalam satu kompleks berasrama (boarding school).

“Selama masa rintisan, pemerintah akan menggunakan skema pinjam pakai gedung milik daerah, yang akan direnovasi dan dikembalikan dalam kondisi lebih baik. Tahun depan, bangunan permanen hasil inisiasi Presiden akan mulai digunakan,” jelas Robben.

Sekolah Rakyat mengusung konsep pendidikan holistik yang mencakup kurikulum nasional, penguatan karakter, literasi digital, serta pelatihan keterampilan. Program ini juga diarahkan untuk mempersiapkan generasi emas Indonesia 2045.

Tidak hanya menyasar siswa, program ini juga merambah ke sisi ekonomi keluarga. Orang tua siswa akan dilibatkan dalam program pemberdayaan ekonomi, sementara rumah-rumah tidak layak huni milik keluarga peserta akan direnovasi sebagai bagian dari pendekatan kesejahteraan menyeluruh.

Pemerintah daerah memegang peranan penting dalam keberhasilan program ini. Hingga saat ini, 357 pemda tingkat provinsi, kabupaten, dan kota telah menyatakan kesiapan bergabung. Namun, masih terdapat sejumlah daerah yang belum terlibat aktif.

Robben mengungkapkan bahwa latar belakang lahirnya program ini adalah keprihatinan Presiden atas tingginya jumlah anak-anak yang tidak mengenyam pendidikan. Berdasarkan data BPS, terdapat 227 ribu anak usia SD yang belum atau tidak bersekolah. Untuk jenjang SMP, angkanya meningkat menjadi 499 ribu, dan pada tingkat SMA mencapai 3,4 juta anak.

“Masalah utamanya bukan biaya sekolah, tapi pengeluaran tambahan seperti seragam dan perlengkapan. Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional, 76 persen keluarga menyebut alasan ekonomi sebagai penyebab anak mereka putus sekolah,” kata Robben.

Menanggapi fakta tersebut, Presiden Prabowo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan. Perpres ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemda dalam mengatasi persoalan pendidikan dan kemiskinan secara terintegrasi.

Dengan semangat membangun generasi masa depan dan menutup celah ketimpangan pendidikan, Sekolah Rakyat menjadi salah satu proyek prioritas nasional yang ditargetkan menjadi tonggak perubahan besar menuju Indonesia Emas 2045.

Foto: Times Indonesia