Pemerintah Siapkan Anggaran Pendidikan dan Kesehatan 2026 Hingga Rp761 Triliun, Fokus Tingkatkan Kualitas dan Akses Layanan

Pemerintah terus memperkuat komitmennya dalam sektor pendidikan dan kesehatan untuk tahun anggaran 2026. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan bahwa alokasi dana pendidikan diproyeksikan mencapai antara Rp727 triliun hingga Rp761 triliun. Jumlah ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang tercantum dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025 sebesar Rp724,3 triliun.

Dalam rapat paripurna DPR RI, Sri Mulyani menegaskan bahwa peningkatan anggaran ini merupakan strategi jangka panjang pemerintah untuk membangun kualitas sumber daya manusia yang unggul dan adaptif terhadap tantangan global.

“Dana ini akan difokuskan untuk memperkuat sekolah unggulan dan sekolah berbasis masyarakat, memperbaiki sarana prasarana pendidikan, serta mendorong partisipasi pendidikan dari usia dini hingga tingkat perguruan tinggi,” ujar Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (20/5/2025).

Selain pembangunan infrastruktur pendidikan, pemerintah juga memberikan perhatian serius pada peningkatan kualitas tenaga pengajar dan pengembangan pendidikan vokasi. Keduanya dianggap sebagai pilar penting dalam menyesuaikan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan industri dan dunia kerja yang terus berkembang.

“Seluruh upaya ini merupakan bagian dari strategi besar untuk memastikan akses pendidikan yang lebih merata, berkualitas, dan relevan dengan tuntutan pasar kerja,” tambahnya.

Tak hanya sektor pendidikan, pemerintah juga menaikkan anggaran untuk sektor kesehatan yang diperkirakan berada di kisaran Rp181 triliun hingga Rp228 triliun dalam KEM PPKF 2026. Ini menunjukkan peningkatan dibandingkan estimasi tahun 2025 yang berada pada kisaran Rp191,5 triliun hingga Rp217 triliun.

Anggaran ini dirancang untuk memperbaiki kualitas layanan kesehatan nasional, memperluas cakupan jaminan kesehatan, serta mendorong berbagai program kesehatan strategis seperti penurunan angka stunting, pengendalian penyakit menular, dan pemberian bantuan gizi bagi ibu hamil dan balita.

“Fokus kami adalah memperkuat efektivitas program Jaminan Kesehatan Nasional, menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis, serta memperkuat fasilitas layanan kesehatan agar lebih inklusif dan terjangkau masyarakat,” tegas Sri Mulyani.

Langkah pemerintah ini mendapat sorotan positif dari berbagai kalangan karena mencerminkan keseriusan dalam membangun fondasi ekonomi yang sehat melalui investasi di sektor pendidikan dan kesehatan, dua sektor vital dalam menopang pertumbuhan jangka panjang dan daya saing nasional.