Pemerintah Dorong Peta Jalan Ekonomi Perawatan Masuk Strategi Pembangunan Nasional

Pemerintah menegaskan pentingnya penyelarasan Peta Jalan Ekonomi Perawatan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebagai bagian dari strategi transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, dalam rapat koordinasi lintas sektor yang digelar oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) di Jakarta.

Rapat yang berlangsung pada Kamis (15/5/2025) tersebut merupakan bagian dari persiapan peluncuran Kelompok Kerja (Pokja) Ekonomi Perawatan, sebuah forum strategis lintas sektor yang diharapkan mampu mengawal implementasi peta jalan secara efektif dan terintegrasi.

“Sinergitas antara target Peta Jalan Ekonomi Perawatan dan RPJMN menjadi sangat penting agar kebijakan yang dirumuskan memiliki dampak nyata,” ujar Woro, yang akrab disapa Deputi Lisa dari halaman resmi, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Senin (19/5/2025).

Ia menekankan perlunya mekanisme kerja Pokja yang jelas sejak awal agar mampu mendukung pencapaian indikator pembangunan, khususnya dalam hal kesetaraan gender, perlindungan kelompok rentan, serta investasi dalam kerja-kerja perawatan.

Deputi Lisa juga menyampaikan bahwa Pokja tidak boleh menjadi sekadar formalitas birokrasi. “Tujuan Pokja harus dirumuskan dan disepakati bersama, agar fungsinya tidak tumpang tindih dan tetap fokus pada isu-isu prioritas nasional,” katanya.

Senada dengan itu, Wakil Menteri KPPPA, Veronica Tan, menyoroti pentingnya menjadikan ekonomi perawatan sebagai bagian dari kebijakan pembangunan multidimensi. Ia menyebut peta jalan tersebut harus terintegrasi dengan program-program prioritas pemerintah, seperti penanggulangan kemiskinan ekstrem, penurunan angka stunting, serta peningkatan akses pendidikan anak.

“Semua itu berpulang pada peran keluarga, khususnya orang tua, dalam membentuk ketahanan keluarga sebagai fondasi pembangunan manusia,” kata Veronica.

Dalam diskusi yang berlangsung, para peserta turut menyoroti bahwa isu ekonomi perawatan tak hanya berkaitan dengan aspek sosial, namun juga berdampak signifikan terhadap produktivitas nasional. Penanganan isu ini dinilai dapat mengurangi beban ganda pada perempuan serta membuka peluang kerja yang lebih inklusif.

Deputi Lisa menutup pertemuan dengan menegaskan komitmen Kemenko PMK untuk terus mendorong harmonisasi kebijakan, memperkuat data pendukung, serta memperluas kolaborasi lintas sektor. Ia berharap Pokja Ekonomi Perawatan dapat menjadi alat konkret untuk mempercepat pencapaian target pembangunan nasional, sekaligus memperkuat transformasi sosial dan ekonomi yang lebih adil.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh pejabat tinggi dari KPPPA, perwakilan kementerian dan lembaga terkait, organisasi internasional seperti International Labour Organization (ILO), serta berbagai organisasi masyarakat sipil.