Kejagung Tunggu Kehadiran Wali Kota Bekasi dalam Kasus KSO Migas
Wali Kota Bekasi Tri Adhianto tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus dugaan korupsi tata kelola kerja sama operasi (KSO) PT Migas Bumi Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP.
Tri sedianya diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pada Selasa (17/11/2026) pukul 10.00 WIB.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna membenarkan ketidakhadiran orang nomor satu di Kota Bekasi tersebut. Menurutnya, Tri telah mengirimkan surat permohonan penjadwalan ulang pemeriksaan.
“Yang bersangkutan untuk pemeriksaan hari ini tidak hadir,” kata Anang kepada wartawan di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Anang mengatakan, pihaknya telah menerima surat permohonan agar pemeriksaan dijadwalkan kembali pada pekan depan.
“Ada surat minta di-reschedule pemanggilan pekan depan,” ujarnya.
Pemeriksaan Tri berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi tata kelola PT Minyak dan Gas Bumi (Migas) Bumi Kota Bekasi (Perseroda) dalam kerja sama operasi dengan PT Pertamina EP periode 2009-2024.
Kasus tersebut bermula dari kerja sama pengelolaan sumur minyak antara perusahaan daerah milik Pemerintah Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP.
Dalam proses penyidikan, Kejagung menduga terdapat sejumlah penyimpangan dalam pelaksanaan kerja sama tersebut. Salah satunya terkait mekanisme perizinan yang disebut tidak sesuai ketentuan.
Anang mengungkapkan, pembentukan perusahaan dan pelaksanaan kerja sama diduga tidak melalui persetujuan DPRD serta tidak melibatkan perizinan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“Dalam pelaksanaannya ternyata perusahaan itu baru dibentuk, di mana ada penyimpangan, salah satunya tidak melalui izin DPRD, mekanisme-mekanismenya dilanggar semua, dan tidak melibatkan juga izin Kementerian ESDM, itu diabaikan,” jelas Anang.
Kejagung memperkirakan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan kerja sama tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara hingga sekitar Rp2 triliun.
Kerugian tersebut tidak hanya berdampak terhadap perusahaan daerah, tetapi juga disebut merugikan pihak Pertamina.
Penyidik Jampidsus sebelumnya telah mengambil alih penanganan perkara tersebut dari Kejaksaan Negeri Bekasi. Sejumlah saksi dari lingkungan Pemerintah Kota Bekasi maupun pihak perusahaan terkait telah dimintai keterangan.
Kejagung juga telah melakukan penggeledahan di enam lokasi di wilayah Bekasi dan Jakarta pada September 2026 untuk mengumpulkan barang bukti terkait perkara tersebut.
Hingga kini, penyidik masih mendalami dugaan penyimpangan tata kelola KSO tersebut dengan memeriksa sejumlah pihak yang dinilai mengetahui pelaksanaan kerja sama. (AD)
Foto: Dok. Kejaksaan Agung RI







