Isu Gibran Mundur sebagai Wapres Mencuat, Puan: Masih Wapres, Jangan Berandai-andai

Isu pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Kabar tersebut mencuat di tengah polemik keabsahan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA milik Gibran yang sebelumnya dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Agung (MA).

Menanggapi kabar tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta masyarakat tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Dia menegaskan, hingga Selasa (10/11/2026), Gibran masih menjalankan tugasnya sebagai Wakil Presiden.

Pernyataan itu disampaikan Puan kepada awak media seusai menghadiri rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

“Kita jangan berandai-andai, kita lebih baik menyikapinya dengan tenang dan jangan membuat hal-hal yang belum terjadi kemudian memicu keresahan di masyarakat,” kata Puan.

Puan juga meminta publik menunggu penjelasan resmi dari pihak terkait sebelum mempercayai kabar yang beredar.

“Ya, selama belum ada pernyataan resminya, kita tunggu saja,” ujarnya.

Dia kembali menegaskan belum ada perkembangan resmi mengenai pengunduran diri Gibran dari jabatan orang nomor dua di Indonesia tersebut.

“Ya sekarang belum ada apa-apa, kita belum ada perintah apa. Mas Gibran masih wapres,” kata Puan.

DPR Terima Laporan Usulan Hak Menyatakan Pendapat

Selain menanggapi isu pengunduran diri, Puan juga berbicara mengenai langkah sejumlah anggota DPR yang mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Gibran.

Puan membenarkan pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai usulan tersebut. Namun, pihaknya belum mengambil keputusan mengenai tindak lanjut maupun mekanisme yang akan digunakan.

“Ya kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya,” jelasnya.

Menurut Puan, setiap proses yang berlangsung di DPR harus mengikuti ketentuan hukum dan konstitusi. Pimpinan dewan juga akan mendengarkan berbagai masukan dari fraksi maupun anggota parlemen sebelum menentukan langkah berikutnya.

“Dan tentu saja semuanya harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi, kita taat pada konstitusi yang ada,” tegasnya.

Berawal dari Putusan MA soal Surat Penyetaraan Ijazah

Isu mengenai posisi Gibran sebagai Wakil Presiden kembali menjadi sorotan setelah MA mengabulkan permohonan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA miliknya.

Dalam putusan perkara Nomor 742 K/TUN/2026, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah tersebut tidak sah dan memerintahkan agar dokumen itu ditarik untuk dimusnahkan.

Putusan tersebut kemudian memicu perdebatan politik dan hukum mengenai persyaratan pendidikan Gibran saat maju sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pertimbangan putusannya juga menyinggung persoalan bukti pendidikan Gibran. Namun, putusan tersebut tidak serta-merta menetapkan pemberhentian Gibran dari jabatan Wakil Presiden.

Di tengah perkembangan tersebut, muncul desakan dari sejumlah pihak agar Gibran mengundurkan diri. Sebagian anggota DPR juga mulai mendorong penggunaan mekanisme Hak Menyatakan Pendapat untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

Istana Dimintai Tanggapan

Sementara itu, pihak Istana juga menjadi sorotan menyusul beredarnya kabar mengenai kemungkinan Gibran mundur dari jabatan Wakil Presiden.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi turut dimintai tanggapan mengenai rumor tersebut. Di sisi lain, pihak Gibran menegaskan bahwa putusan MA mengenai surat penyetaraan pendidikan tidak otomatis mengubah kedudukan hukumnya sebagai Wakil Presiden.

Hingga kini, belum ada pengumuman resmi mengenai pengunduran diri Gibran. Dengan demikian, isu tersebut masih harus dibedakan dari keputusan konstitusional maupun pernyataan resmi kenegaraan. (AD)

Foto: Dok. Jawa Pos