BGN Audit 27.485 Dapur MBG, 463 SPPG Dibekukan Sementara

Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan penertiban dan audit terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tercatat menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebanyak 27.485 dapur MBG diperiksa untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi di lapangan.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan pemeriksaan dilakukan dengan memprofilkan setiap dapur sekaligus mencocokkan data penerima manfaat. Langkah tersebut mencakup pengecekan lokasi dapur, sekolah sasaran, hingga penerima manfaat yang dilayani.

“Menurut catatan yang beroperasi kan 27.485. Itu kemudian kami sisir, kami profiling dapurnya dan juga kami cek penerima manfaat,” kata Sudaryono usai rapat terbatas di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), Jakarta, Rabu.

Dari total SPPG yang diaudit, sebanyak 27.022 unit telah memperoleh surat ketetapan sementara. BGN tetap melakukan pembaruan dan pengecekan data secara berkala untuk memastikan informasi yang tercatat sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Sementara itu, 463 SPPG dikenai pembekuan sementara atau suspend. Kebijakan tersebut diberlakukan selama 10 hari karena ratusan unit tersebut masih harus melengkapi persyaratan administrasi dan menjalani proses verifikasi.

“Pembekuan tersebut diberlakukan setidaknya selama 10 hari, karena belum melengkapi persyaratan administrasi dan verifikasi kelayakan teknis,” ujar Sudaryono.

Selama masa pembekuan, pengelola SPPG diwajibkan menyerahkan sejumlah dokumen dan informasi tambahan. Di antaranya profil unit pelayanan, foto kondisi fisik dapur, serta profil sekolah yang menjadi sasaran distribusi MBG.

BGN Konfirmasi Langsung ke Sekolah

Untuk memastikan laporan distribusi sesuai dengan kondisi di lapangan, BGN juga melakukan verifikasi silang dengan pihak sekolah penerima manfaat.

Konfirmasi dilakukan melalui surat maupun surat elektronik yang dikirimkan kepada kepala sekolah. Cara tersebut digunakan untuk memastikan bahwa dapur yang tercatat memang benar-benar menyalurkan makanan bergizi kepada sekolah yang dilaporkan.

Menurut Sudaryono, proses cross-check penting dilakukan untuk mencegah munculnya data SPPG yang tidak sesuai, termasuk unit yang belum beroperasi tetapi sudah tercatat dalam sistem.

BGN ingin memastikan setiap dapur yang masuk dalam pendataan benar-benar memiliki lokasi yang jelas, beroperasi, dan melayani penerima manfaat sesuai laporan.

“Jadi kami betul-betul pastikan bahwa dapur ini beroperasi dan melayani sekolah-sekolah,” kata Sudaryono.

Penertiban tersebut diharapkan dapat memperbaiki akurasi basis data MBG sekaligus memastikan penyaluran program pemerintah tersebut berjalan tepat sasaran dan sesuai kondisi operasional di lapangan. (AD)

Foto: Antara