Dari Pendidikan hingga Ekonomi, Program Sekolah Rakyat Digenjot untuk Pengentasan Kemiskinan

Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menegaskan program Sekolah Rakyat diarahkan khusus bagi keluarga dengan kondisi ekonomi paling lemah. Program ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan secara terpadu.

Menurutnya, penerima manfaat Sekolah Rakyat harus benar-benar berasal dari kelompok yang membutuhkan, sehingga intervensi yang diberikan tepat sasaran.

“Program ini diprioritaskan untuk keluarga yang paling tidak mampu, dan kami pastikan peserta didiknya memang yang membutuhkan,” ujar Saifullah Yusuf, Minggu (26/4/2026).

Ia menjelaskan, program tersebut merupakan implementasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mengintegrasikan sektor pendidikan dengan pemberdayaan ekonomi keluarga.

Dalam skema ini, tidak hanya anak yang mendapatkan akses pendidikan, tetapi orang tua juga memperoleh berbagai bentuk intervensi sosial. Di antaranya bantuan perbaikan rumah tidak layak huni, fasilitas jaminan kesehatan melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN, serta pelatihan keterampilan untuk meningkatkan pendapatan.

“Anak-anak bisa sekolah, sementara orang tuanya diberdayakan agar kondisi ekonomi keluarga ikut membaik,” jelasnya.

Melalui pendekatan tersebut, pemerintah menargetkan keluarga penerima manfaat (KPM) mampu mandiri dan mengalami peningkatan kesejahteraan secara bertahap.

Secara nasional, jumlah siswa Sekolah Rakyat saat ini telah mendekati 16.000 orang. Pemerintah berencana menambah lebih dari 30.000 siswa pada 2026, sehingga total penerima manfaat diproyeksikan mencapai lebih dari 45.000 siswa.

Pada 2027, jumlah tersebut ditargetkan meningkat signifikan hingga sekitar 100.000 siswa di seluruh Indonesia.

Khusus di Majalengka, program Sekolah Rakyat telah berjalan melalui tahap rintisan dengan memanfaatkan fasilitas sementara.
Pemerintah memastikan pembangunan gedung permanen akan segera dilakukan tahun ini setelah lahan dinyatakan siap.

“Gedung permanen nantinya dapat menampung hingga 1.000 siswa,” ungkapnya.

Mensos juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi proses seleksi peserta didik agar program ini benar-benar menyasar kelompok paling rentan.

Ia menegaskan, keterlibatan publik penting untuk memastikan program Sekolah Rakyat berjalan transparan dan memberikan dampak nyata dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. (AD)

Foto : Ilustrasi/AI