Pemerintah Klaim MBG Buka 1,3 Juta Lapangan Kerja di Berbagai Daerah

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya menyasar pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak terhadap perekonomian melalui penyerapan tenaga kerja dan keterlibatan pelaku usaha lokal.

Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat program tersebut telah melibatkan sekitar 1,3 juta tenaga kerja yang tersebar di berbagai daerah. Penyerapan tenaga kerja ini didukung operasional puluhan ribu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, mengatakan keberadaan dapur MBG turut membuka kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengadaan bahan pangan juga melibatkan petani, peternak hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Dapur MBG mempekerjakan warga sekitar dan mengutamakan bahan dari petani, peternak, dan UMKM setempat,” kata Tysa dalam keterangan resminya, Selasa (3/11/2026), dikutip dari pemberitaan ANTARA dan informasi BGN.

BGN menyebut program MBG kini telah menjangkau lebih dari 58 juta penerima manfaat, mulai dari anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui hingga balita.

Selain menyerap tenaga kerja, program tersebut juga didukung lebih dari 80 ribu pemasok lokal. Sebagian besar pemasok merupakan pelaku UMKM yang terlibat dalam penyediaan kebutuhan bahan pangan untuk dapur MBG.

Dari sisi rantai pasok, BGN mencatat sebanyak 80.315 pemasok lokal telah terlibat dalam program tersebut. Sebanyak 82,83 persen di antaranya merupakan pelaku UMKM.

Keterlibatan pelaku usaha daerah dinilai dapat memberikan dampak ekonomi lebih luas, mulai dari meningkatkan aktivitas perdagangan hingga membuka peluang pasar bagi hasil pertanian dan peternakan masyarakat.

Tysa menjelaskan, pelaksanaan MBG terus diperluas sejak pertama kali diluncurkan pada Januari 2025. Pada awal pelaksanaannya, program tersebut hanya didukung 190 dapur dengan sekitar 570 ribu penerima manfaat.

Kini, jangkauannya telah berkembang hingga lebih dari 58 juta penerima manfaat di berbagai wilayah Indonesia.

Meski mengalami perluasan, BGN menegaskan peningkatan kualitas layanan dan keamanan pangan tetap menjadi perhatian. Pengawasan terhadap operasional dapur SPPG terus diperkuat agar makanan yang disalurkan memenuhi standar kebersihan dan kelayakan konsumsi.

BGN juga mengimbau pihak sekolah dan orang tua untuk segera membawa anak ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala medis setelah mengonsumsi makanan MBG. Kejadian tersebut juga perlu dilaporkan kepada pihak sekolah agar dapat ditindaklanjuti.

Dengan perluasan program tersebut, pemerintah berharap MBG tidak hanya berkontribusi terhadap pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan usaha lokal. (AD)

Foto: Istimewa