Menteri Kebudayaan Dorong Penguatan Ekosistem Budaya di Jawa Barat

Pemerintah melalui Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyoroti besarnya potensi warisan budaya di Jawa Barat yang dinilai perlu terus diperkuat melalui promosi, pengembangan ekosistem, serta pemberdayaan komunitas seni.

Hal itu disampaikan Fadli saat menerima kunjungan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pemajuan Kebudayaan dari DPRD Jawa Barat di kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta, Sabtu (2/5/2026).

“Kami terus mendorong agar ekspresi budaya di Jawa Barat semakin hidup, termasuk melalui festival, revitalisasi situs budaya, dan penguatan komunitas seni,” ujar Fadli dalam keterangannya.

Ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong kemajuan sektor kebudayaan. Menurutnya, kolaborasi tersebut menjadi kunci dalam menghadirkan kebijakan yang berkelanjutan dan tepat sasaran.

Fadli juga memastikan pihaknya akan terus memperkuat ekosistem budaya melalui berbagai program, mulai dari dukungan terhadap komunitas, penyediaan ruang budaya, hingga fasilitasi kegiatan seni di daerah.

“Kami berkomitmen mendukung upaya DPRD dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memajukan kebudayaan serta memperkuat ekosistem budaya yang berkelanjutan,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Barat Bucky Wibawa menekankan bahwa penyusunan Ranperda Pemajuan Kebudayaan harus selaras dengan regulasi nasional, termasuk Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, serta menyesuaikan kebutuhan riil di daerah.

Ia juga berharap adanya dukungan konkret dari pemerintah pusat, baik dalam bentuk kebijakan maupun pendanaan.

“Kami berharap Perda ini tidak hanya berhenti pada regulasi, tetapi juga mendapat dukungan nyata agar kebudayaan di Jawa Barat bisa berkembang dan menjadi bagian dari pembangunan,” ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Ketua Pansus Ahab Siabudin menegaskan pentingnya menjadikan kebudayaan sebagai fondasi pembangunan daerah. Ia menilai peran pemerintah pusat sangat dibutuhkan agar kebijakan kebudayaan lebih terarah dan berkelanjutan.

“Kebudayaan harus menjadi warna dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena itu, perlu penguatan dari pusat agar kebudayaan menjadi arus utama pembangunan daerah, termasuk dalam aspek penganggaran,” pungkasnya. (AD)

Foto : Dok. Kementerian Kebudayaan