Anggaran Ketahanan Pangan 2026 Naik 31,7% Jadi Rp210,4 T untuk Kejar Swasembada

Pemerintah menaikkan anggaran ketahanan pangan pada 2026 sebesar 31,7 persen menjadi Rp210,4 triliun. Anggaran tersebut meningkat dibandingkan outlook 2025 sebesar Rp159,7 triliun, sebagai bentuk komitmen mendukung target swasembada pangan nasional.

Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Tri Budhianto, mengatakan peningkatan anggaran itu ditujukan untuk mendorong produktivitas, menjaga stabilitas harga, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.

“Tahun 2026 kita ingin tetap mendorong produktivitas, memastikan stabilitas harga, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan,” ujar Tri dikutip Rabu (10/12/2025).

Anggaran ketahanan pangan 2026 disusun melalui tiga pilar utama, yakni penguatan distribusi dan cadangan pangan, peningkatan produksi, serta penguatan aspek konsumsi.

Untuk penguatan distribusi dan cadangan pangan, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp27,8 triliun. Dana tersebut antara lain digunakan untuk pembangunan lima pelabuhan perikanan terluar berwawasan lingkungan, pengembangan sarana dan prasarana pelabuhan perikanan, serta penguatan cadangan pangan melalui Bulog dengan target penyediaan 3 juta ton.

Pada pilar peningkatan produksi, dialokasikan anggaran terbesar yakni sekitar Rp162,4 triliun. Anggaran ini mencakup subsidi pupuk sebanyak 8,8 juta ton, pengembangan lumbung pangan, serta berbagai program pendukung untuk meningkatkan kapasitas produksi.

Sementara itu, penguatan konsumsi memperoleh alokasi sekitar Rp6,2 triliun. Dana ini diarahkan untuk menjaga akses dan keterjangkauan pangan masyarakat, termasuk melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta Gerakan Pangan Murah.

Tri menegaskan, anggaran ketahanan pangan akan terus menjadi prioritas pemerintah. Besarnya anggaran pada 2026 dinilai mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mencapai swasembada pangan, termasuk melalui program hilirisasi pangan oleh Kementerian Pertanian di sektor hortikultura dan komoditas lainnya.

“Ekosistemnya memang dibangun secara menyeluruh, dari hulu sampai hilir, yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian,” ujar Tri.

Secara umum, anggaran ketahanan pangan terus tumbuh dari tahun ke tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa perhatian pemerintah terhadap isu ketahanan pangan tetap konsisten sebagai prioritas nasional.

Tri juga menyebut peningkatan anggaran berdampak pada kesejahteraan petani, yang tercermin dari tren Nilai Tukar Petani (NTP) sejak 2019. NTP yang sebelumnya sedikit di atas 100, meningkat hingga kisaran 120 pada 2024 dan kembali naik pada November 2025. Kondisi ini menunjukkan pendapatan petani lebih tinggi dibandingkan biaya produksinya.

Namun demikian, Tri mengingatkan masih ada tantangan struktural, terutama penyusutan lahan pertanian yang berpotensi menurunkan kapasitas produksi. Karena itu, pemerintah terus berupaya menjaga daya produksi agar NTP tetap meningkat dan kesejahteraan petani semakin membaik.

Foto : Antara