APBN Jadi Perisai Ekonomi RI: Stimulus Rp13,6 T Digelontorkan, Diskon Transportasi hingga Subsidi Gaji Digencarkan

Pemerintah terus memperkuat peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional. Hingga akhir Juni 2025, realisasi paket stimulus ekonomi yang digelontorkan pemerintah mencapai Rp13,6 triliun dari total alokasi sebesar Rp24,4 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, APBN saat ini dioperasikan sebagai instrumen countercyclical, yakni kebijakan yang mampu meredam dampak tekanan global dan menjaga stabilitas dalam negeri. Tujuannya tak lain adalah melindungi daya beli masyarakat, menopang dunia usaha, dan menjaga laju pertumbuhan ekonomi tetap solid di tengah ketidakpastian global.

“APBN kita fungsikan sebagai shock absorber untuk menghadapi risiko-risiko global. Realisasi stimulus hingga akhir Juni sudah mencapai Rp13,6 triliun,” ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers usai rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Rabu (30/7/2025).

Dalam upaya menjaga target pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen, pemerintah tak hanya mengandalkan belanja negara, tetapi juga mengaktifkan berbagai stimulus sektor riil, sosial, dan transportasi. Ragam insentif pun digelontorkan demi menjaga aktivitas ekonomi tetap menggeliat.

Diskon besar-besaran di sektor transportasi menjadi salah satu kebijakan andalan. Pemerintah menanggung PPN 6 persen untuk tiket pesawat kelas ekonomi, memberikan potongan 30 persen untuk tiket kereta api, serta diskon 50 persen untuk tiket kapal laut selama periode Juni hingga Juli 2025. Langkah ini ditujukan untuk menggerakkan mobilitas masyarakat sekaligus menggairahkan sektor transportasi dan pariwisata yang sempat lesu.

Tak hanya sektor usaha, rakyat kecil juga menjadi perhatian utama. Pemerintah menambah alokasi bantuan sosial, salah satunya lewat program Kartu Sembako senilai Rp200.000 per bulan. Di saat bersamaan, bantuan pangan berupa 10 kg beras juga disalurkan kepada 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) selama dua bulan berturut-turut.

Langkah ini diambil sebagai bentuk nyata negara dalam menjaga konsumsi masyarakat, khususnya kalangan rentan, agar tetap mampu memenuhi kebutuhan dasar di tengah tekanan harga.

Program Bantuan Subsidi Upah (BSU) kembali digulirkan dengan total anggaran sebesar Rp10,72 triliun. Melalui program ini, sebanyak 17 juta pekerja dengan penghasilan maksimal Rp3,5 juta per bulan akan menerima subsidi tunai sebesar Rp600.000.

Menariknya, BSU juga mencakup 288 ribu guru di bawah Kementerian Pendidikan dan 277 ribu guru dari Kementerian Agama, menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga kesejahteraan para tenaga pendidik di seluruh Indonesia.

Selain melalui APBN, pemerintah juga memaksimalkan stimulus non-anggaran. Diskon tarif tol sebesar 20 persen diberikan kepada sekitar 110 juta pengendara. Sementara itu, potongan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 50 persen untuk perusahaan padat karya diperpanjang hingga Januari 2026.

Kedua insentif ini ditujukan untuk menekan biaya logistik dan operasional industri, menjaga daya saing nasional, serta mendukung kelangsungan usaha di sektor padat tenaga kerja.

Seluruh strategi ini mencerminkan peran APBN yang kini tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga dinamis dan strategis dalam menghadapi tantangan global. Dengan dukungan fiskal yang kuat dan terarah, pemerintah berharap ekonomi Indonesia tetap tangguh dan inklusif di tengah tekanan eksternal yang tak menentu.

Foto : Istimewa