Ngawi Hapus Sekolah Favorit, Distribusi Guru dan Kepemimpinan Jadi Kunci Pemerataan Pendidikan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Ngawi terus menggulirkan langkah strategis untuk menghapus stigma “sekolah favorit” yang selama ini membayangi sistem pendidikan daerah. Kepala Dikbud Ngawi, Sumarsono, menegaskan bahwa sistem zonasi yang diterapkan bukan sekadar alat distribusi siswa, tetapi juga sebagai fondasi pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah.

“Sejatinya, saat ini tidak ada lagi sekolah favorit. Kami mendorong semua sekolah memiliki kualitas yang merata,” ujar Sumarsono, Senin, 7 Juli 2025.

Ia mengakui, hingga kini sekolah-sekolah yang berlokasi di pusat kota masih menjadi magnet utama bagi para pendaftar, sementara sekolah di daerah pinggiran kerap kekurangan murid. Untuk menjawab tantangan ini, Dikbud Ngawi menjalankan serangkaian program dan kebijakan yang berorientasi pada pembenahan sistem secara menyeluruh.

Salah satu langkah krusial adalah penataan tenaga pendidik dan kepemimpinan sekolah yang tidak lagi dilakukan secara serampangan. Penempatan kepala sekolah maupun pelaksana tugas kini dilakukan berdasarkan kebutuhan spesifik tiap sekolah dan ditopang oleh asesmen kompetensi.

“Penunjukan kepala sekolah sekarang tidak lagi asal tunjuk. Kami memastikan bahwa yang dipilih memiliki kapasitas sebagai agen perubahan,” jelasnya.

Hasil dari pendekatan ini mulai terlihat di sejumlah sekolah pinggiran seperti di Kecamatan Karangjati dan Bringin. Sumarsono mengungkapkan, sekolah-sekolah di wilayah tersebut kini menunjukkan peningkatan prestasi, baik akademik maupun non-akademik, berkat kepemimpinan yang kuat dan solid.

“Kami menempatkan pemimpin yang mampu menjadi motor penggerak, bukan sekadar mengisi jabatan,” katanya.

Untuk menjaga konsistensi mutu, Dinas Pendidikan Ngawi menggandeng Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dalam mengevaluasi kinerja kepala sekolah secara rutin. Mekanisme rotasi dan promosi jabatan ke depan juga akan berbasis pada capaian kerja, bukan senioritas semata.

“Kami ingin menanamkan budaya meritokrasi. Yang kami lihat adalah kompetensi dan kinerja, bukan sekadar masa kerja,” tegas Sumarsono.

Langkah-langkah ini, menurutnya, merupakan bagian dari upaya jangka panjang untuk membangun sistem pendidikan yang lebih adil, inklusif, dan berkualitas.

Dengan pendekatan yang lebih strategis dan berbasis data, Dinas Pendidikan Ngawi berharap tidak ada lagi dikotomi antara sekolah unggulan dan non-unggulan. Semua siswa, di mana pun mereka tinggal, berhak mendapatkan pendidikan bermutu.

Foto: Dok Radar Ngawi