Pemerintah Salurkan Langsung Tunjangan Guru Daerah, Rp16,71 Triliun Telah Tersalurkan per Juni 2025

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan kini menyalurkan langsung tunjangan bagi guru aparatur sipil negara daerah (ASND) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hingga Juni 2025, total penyaluran telah mencapai Rp16,71 triliun untuk 1,44 juta guru di seluruh Indonesia.

Perubahan skema penyaluran ini mulai diterapkan sejak Maret 2025. Sebelumnya, tunjangan guru ASND disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang kerap menyebabkan keterlambatan pencairan ke rekening para guru. Dengan sistem baru ini, dana langsung masuk ke rekening pribadi guru tanpa perantara.

“Kita mendapatkan berbagai macam apresiasi karena para guru kita benar-benar merasa rekeningnya langsung terisi dari APBN. Dan kita berharap bahwa ini akan terus kita lanjutkan,” ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2025, di Jakarta Rabu (18/6/2025).

Penyaluran tunjangan guru yang telah terealisasi saat ini merupakan bagian dari tahap pertama. Namun, masih terdapat sekitar 84 ribu guru yang tengah dalam proses pemenuhan syarat untuk mendapatkan tunjangan tersebut.

Adapun penyaluran tahap kedua ditargetkan akan dimulai pada Juni ini. Jumlah penerima serta nilai tunjangan yang akan disalurkan pada tahap lanjutan akan dihitung berdasarkan data realisasi tahap pertama.

Pemerintah juga memastikan komitmennya untuk menambah jumlah penerima manfaat secara bertahap, sesuai hasil validasi data dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

“Dan nanti kita akan mulai, kita akan tetap laporkan supaya ini menjadi perhatian dari seluruh daerah bahwa seluruh guru ASN Daerah tetap mendapatkan tunjangan langsung guru dari APBN di pusat,” tambah Suahasil.

Dalam kesempatan yang sama, Kementerian Keuangan juga mengungkapkan akselerasi penyaluran belanja negara per Mei 2025 yang mencapai Rp1.016,3 triliun atau 28,1 persen dari target belanja negara sebesar Rp3.621,3 triliun. Angka tersebut menunjukkan peningkatan signifikan sekitar Rp200 triliun dibandingkan realisasi April 2025 sebesar Rp806,2 triliun.

Belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp694,2 triliun atau 25,7 persen dari target, terdiri dari belanja kementerian/lembaga sebesar Rp325,7 triliun dan belanja non-kementerian/lembaga sebesar Rp368,5 triliun.

Sementara itu, pendapatan negara hingga Mei 2025 mencapai Rp995,3 triliun atau 33,1 persen dari target APBN sebesar Rp3.005,1 triliun. Namun demikian, pertumbuhan pendapatan mengalami perlambatan dibandingkan bulan sebelumnya, hanya bertambah Rp184,8 triliun sepanjang Mei, sedangkan April mengalami peningkatan hampir Rp300 triliun.

Akibat perbedaan laju pendapatan dan belanja, APBN mencatatkan defisit sebesar Rp21 triliun atau 0,09 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per Mei 2025.

Foto: Antara