BP Haji Prioritaskan Transparansi dan Integritas dalam Reformasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menegaskan komitmennya untuk menjadikan transparansi, akuntabilitas, dan integritas sebagai pilar utama dalam reformasi tata kelola ibadah haji ke depan. Komitmen tersebut ditegaskan langsung oleh Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Kamis (12/6/2025).

Dahnil mengungkapkan bahwa ketiga nilai tersebut merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang ingin memastikan lembaga baru ini terbebas dari praktik manipulatif dan koruptif yang selama ini membayangi penyelenggaraan haji.

“Kesemrawutan yang terjadi selama ini disebabkan oleh lemahnya transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Presiden berulang kali menekankan bahwa BP Haji harus menjadi institusi dengan integritas tinggi dalam mengelola ibadah haji,” ujar Dahnil.

Ia menambahkan, penyelenggaraan ibadah haji bukan sekadar tugas administratif, tetapi juga tanggung jawab spiritual yang menyangkut kepentingan umat Islam. Oleh karena itu, BP Haji berkomitmen untuk menutup celah korupsi serta praktik manipulasi yang selama ini mencoreng proses pelayanan kepada jamaah.

“Ini masalah umat. Maka, tidak boleh lagi ada praktik-praktik manipulasi atau korupsi dalam pengelolaannya. Itu yang selalu menjadi peringatan dari Presiden,” tegasnya.

Rekrutmen dan Pelatihan Petugas Diperketat

Salah satu fokus utama reformasi adalah pembenahan sistem rekrutmen dan pelatihan petugas haji. BP Haji menilai bahwa kualitas pelayanan sangat bergantung pada kesiapan serta profesionalisme petugas di lapangan.

Menurut Dahnil, selama ini pelatihan petugas dilakukan dalam waktu singkat, yakni hanya 3 hingga 5 hari. Ke depan, durasi pelatihan akan ditingkatkan secara signifikan.

“Rekrutmen akan dilakukan sejak awal, dan para petugas akan mengikuti pelatihan intensif di balai pelatihan selama minimal satu bulan,” jelasnya.

Perbaikan Data Kesehatan Jamaah Jadi Fokus

Tak hanya reformasi internal, BP Haji juga menyoroti pentingnya keakuratan data kesehatan jamaah haji. Laporan yang tidak sesuai, kata Dahnil, kerap menjadi keluhan dari Pemerintah Arab Saudi dan berdampak pada kenyamanan serta keselamatan jamaah Indonesia selama di Tanah Suci.

“Keluhan dari pemerintah Saudi adalah banyak laporan kesehatan dari Indonesia yang tidak akurat. Maka kembali lagi, kuncinya ada pada integritas, transparansi, dan akuntabilitas,” tutupnya.

Dengan langkah-langkah tersebut, BP Haji berharap dapat membangun sistem penyelenggaraan haji yang lebih profesional, bersih, dan berpihak pada kepentingan jamaah.

Foto : Antara