Kepala BGN Ajak Warga Awasi Program MBG, Dapur yang Janggal Bakal Diperiksa
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengajak masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah masing-masing. Masyarakat diminta aktif menyampaikan laporan apabila menemukan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program tersebut.
Sudaryono mengatakan, keterlibatan publik menjadi salah satu kekuatan untuk memastikan program prioritas pemerintah itu berjalan sesuai tujuan.
“Keterlibatan publik yang luas menjadi tambahan kekuatan bagi kami,” kata Sudaryono seusai menghadiri Munajat Kebangsaan di Pondok Pesantren Pendidikan dan Perguruan Agama Islam (PPAI) Ketapang, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu (21/11/2026).
Dia menegaskan BGN terbuka terhadap berbagai aduan, kritik, maupun masukan dari masyarakat. Untuk menampung laporan tersebut, BGN telah menyiapkan sejumlah saluran komunikasi, termasuk melalui surat elektronik dan kotak pos atau PO Box.
Menurut Sudaryono, pelibatan masyarakat menjadi salah satu bagian penting dalam transformasi program MBG 2.0.
Dalam skema tersebut, BGN berupaya memperkuat pengawasan terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG agar seluruh kegiatan berjalan sesuai ketentuan.
Penggunaan Dana Dapur MBG Ikut Diawasi
Tak hanya pengawasan operasional, BGN juga memperketat mekanisme pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Sudaryono menjelaskan, seluruh SPPG diwajibkan membuat Laporan Penggunaan Dana Harian (LPDH). Laporan tersebut digunakan untuk memantau aliran dan pemanfaatan anggaran setiap dapur MBG.
Dia mencontohkan, apabila sebuah SPPG menerima anggaran Rp 500 juta yang seharusnya mencukupi kebutuhan selama 10 hari, tetapi dana tersebut sudah habis dalam tujuh hari, maka kondisi itu akan menjadi perhatian dan diperiksa lebih lanjut.
Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan apakah terdapat ketidakwajaran dalam penggunaan anggaran, termasuk kemungkinan penggelembungan harga atau markup.
“Apabila terjadi anomali, misalnya mendapatkan kiriman uang Rp 500 juta yang seharusnya habis dalam 10 hari, tapi saat tujuh hari sudah habis, akan diperiksa apakah ada kegiatan markup dan sebagainya,” ujar Sudaryono.
Data Penerima MBG Harus Akurat
Selain persoalan anggaran, BGN juga menyoroti ketepatan sasaran penerima manfaat program MBG.
Sudaryono meminta setiap SPPG memastikan data sekolah dan penerima manfaat sesuai dengan surat penetapan. Data tersebut harus dilengkapi alamat sekolah serta nomor induk siswa yang benar.
Menurutnya, ketepatan data menjadi penting agar distribusi makanan bergizi benar-benar diterima oleh kelompok sasaran yang telah ditentukan.
BGN juga ingin memastikan dampak program terhadap peningkatan gizi penerima manfaat dapat diukur secara jelas.
Dia menyebut pengukuran kondisi penerima manfaat sebelum dan sesudah mendapatkan program MBG diperlukan untuk mengetahui sejauh mana program tersebut memberikan hasil.
“Karena fungsi dari BGN adalah badan gizi sehingga setelah dikasih makan, maka before after-nya harus diukur. Untuk bisa mengukur target ompreng harus jelas,” tuturnya.
Melalui transformasi MBG 2.0, BGN berharap pengawasan, transparansi anggaran, serta ketepatan distribusi dapat semakin diperkuat.
Sudaryono menegaskan partisipasi masyarakat diperlukan agar pelaksanaan program MBG di berbagai daerah semakin baik dan dapat dipertanggungjawabkan. (AD)
Foto: Istimewa








