OJK Bongkar 10 Kasus Pelanggaran Saham, Keuntungan Ilegal Rp 23,77 Miliar

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah pihak yang terlibat dalam 10 kasus pelanggaran di pasar modal. Dari hasil penindakan tersebut, OJK memerintahkan pengembalian keuntungan tidak sah sebesar Rp 23,77 miliar.

Selain itu, total denda administratif yang dijatuhkan OJK mencapai Rp 3,71 miliar. Penindakan ini mencakup kasus manipulasi perdagangan saham hingga pelanggaran kewajiban perusahaan terbuka.

Plt Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK, Wahyu Budi Satriyo, mengatakan pelanggaran yang ditemukan memiliki beragam bentuk.

Mulai dari manipulasi perdagangan saham, ketidakpatuhan terhadap keterbukaan informasi dan pelaporan keuangan, pelanggaran transaksi material dan transaksi afiliasi, hingga kewajiban pengalihan saham.

Dari 10 kasus tersebut, tiga di antaranya berkaitan dengan dugaan manipulasi perdagangan saham sejumlah perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Ketiga perusahaan tersebut yakni PT Grand House Mulia Tbk (HOMI), PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk (SAMF), dan PT Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM).

Manipulasi Tiga Saham

Dalam kasus saham HOMI, OJK menemukan pola transaksi tidak wajar pada periode 20 Maret hingga 21 Juli 2023. Aktivitas tersebut melibatkan 15 rekening efek nasabah dan dinilai menciptakan gambaran semu mengenai aktivitas perdagangan saham.

Dari kasus tersebut, keuntungan yang diperoleh secara tidak sah mencapai Rp 6,89 miliar. OJK memerintahkan sejumlah pihak, termasuk PT Sakti Maju Berdikari, Teddi Budiman, Hermanto, dan Indra S, untuk mengembalikan keuntungan tersebut.

OJK juga menjatuhkan larangan beraktivitas di sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK). Larangan tersebut berlaku selama lima tahun untuk Teddi Budiman, 10 tahun bagi Hermanto, dan tiga tahun untuk Indra S.

Selain itu, OJK memerintahkan penutupan 15 rekening efek yang teridentifikasi berkaitan dengan aktivitas perdagangan tersebut.

Kasus kedua terjadi pada saham SAMF dalam periode 4-19 Mei 2021. Pemeriksaan OJK menemukan manipulasi perdagangan yang melibatkan enam pihak, termasuk Ir. JK Kristiyono dan PT Surapon Berkah Makmur.

Keuntungan tidak sah dari transaksi tersebut mencapai Rp 12,55 miliar. Para pihak yang terlibat diperintahkan mengembalikan keuntungan tersebut dan dikenai larangan beraktivitas di sektor PMDK selama lima hingga 10 tahun.

Sementara itu, dalam kasus saham SMDM, manipulasi perdagangan ditemukan pada periode 6 September hingga 18 Oktober 2022.

OJK mencatat keuntungan tidak sah dari aktivitas tersebut mencapai Rp 4,32 miliar. Kasus ini melibatkan sembilan pihak yang diperintahkan mengembalikan keuntungan tersebut.

Mereka juga dikenai larangan beraktivitas di sektor PMDK dengan jangka waktu tiga hingga lima tahun.

Sejumlah Emiten Ikut Kena Sanksi

Selain tiga kasus manipulasi saham, OJK turut menjatuhkan sanksi terhadap tujuh kasus lainnya yang berkaitan dengan kepatuhan emiten dan pengurus perusahaan.

Salah satunya PT Indosterling Technomedia Tbk (TECH) yang dikenai denda Rp 250 juta karena tidak menyampaikan informasi atau fakta material kepada OJK serta tidak mengungkapkan informasi penting dalam laporan tahunan 2022.

OJK juga menjatuhkan denda kepada sejumlah pengurus perusahaan tersebut, yakni Sean William Henley sebesar Rp 200 juta. Sementara Billy Andrian, Yoas, dan Nunu Nugraha masing-masing dikenai denda Rp 80 juta.

Berikutnya, PT Karya Bersama Anugerah Tbk (KBAG) dikenai denda Rp 800 juta karena tidak menjalankan prosedur transaksi material terkait perjanjian jual beli tanah di Kalimantan.

Dua direksinya, Nicholas Sumasto dan Budi Hariyanto Hartono, juga dikenai denda Rp 400 juta secara tanggung renteng.

PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk (ISSP) turut dikenai denda Rp 550 juta karena belum mengalihkan 114,06 juta saham treasuri hingga batas waktu yang ditentukan.

OJK memerintahkan perusahaan tersebut menyelesaikan pengalihan saham dalam waktu enam bulan sejak 12 Oktober 2026.

Sanksi berikutnya dijatuhkan kepada PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (GOOD) sebesar Rp 325 juta. Perusahaan tersebut dinilai tidak menjalankan prosedur transaksi afiliasi terkait penambahan penyertaan modal kepada PT Sinarniaga Sejahtera.

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) juga dikenai denda Rp 550 juta karena belum memenuhi kewajiban pengalihan saham PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SMCB) kepada masyarakat.

OJK meminta perusahaan tersebut mengalihkan sedikitnya 2,62 persen saham SMCB atau sekitar 236,73 juta lembar saham paling lambat 31 Desember 2026.

Selanjutnya, PT Mark Dynamics Indonesia Tbk (MARK) dikenai denda Rp 75 juta akibat pelanggaran prosedur transaksi afiliasi terkait akuisisi PT Anugrah Gloria Mas oleh PT Agro Dynamics Indo.

Adapun PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk (AKKU) dikenai denda Rp 300 juta dan peringatan tertulis atas sejumlah pelanggaran, termasuk persoalan pelaporan keuangan dan keterbukaan informasi.

OJK juga menjatuhkan denda Rp 15 juta kepada Jailani terkait pelanggaran ketentuan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan perusahaan untuk tahun buku 2020.

OJK Perketat Pengawasan Pasar Modal

OJK menegaskan penindakan terhadap 10 kasus tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga integritas pasar modal sekaligus memberikan perlindungan kepada investor.

Pengawasan terhadap transaksi efek dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran akan terus diperkuat, termasuk melalui koordinasi dengan Self-Regulatory Organizations (SRO).

OJK mengingatkan praktik manipulasi perdagangan yang menciptakan gambaran semu dan menyesatkan tidak dapat ditoleransi karena berpotensi merusak mekanisme pembentukan harga saham yang wajar.

Praktik tersebut juga dinilai dapat menggerus kepercayaan investor terhadap integritas pasar modal Indonesia. (AD)

Foto : Dok. OJK

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tutup