UMP Jakarta 2027 Naik 7,1 Persen, Kini Tembus Rp 6,13 Juta

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp 6.136.941. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 7,1 persen atau Rp 407.065 dibandingkan tahun sebelumnya.

Penetapan tersebut diumumkan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo pada Jumat (20/11/2026). Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1270 Tahun 2026 tentang UMP DKI Jakarta 2027.

Pramono mengatakan, besaran upah minimum tersebut merupakan hasil pembahasan bersama Dewan Pengupahan DKI Jakarta yang melibatkan unsur pemerintah, pekerja, dan pengusaha.

“Saya hari ini sudah menandatangani Kepgub Nomor 1270 Tahun 2026 yang mengatur tentang upah minimum provinsi atau UMP tahun 2027. UMP untuk tahun 2027 sebesar Rp6.136.941,” kata Pramono di Jakarta Pusat, dikutip dari ANTARA, Jumat (20/11/2026).

Dia menjelaskan, kenaikan UMP tahun depan mencapai Rp 407.065 atau setara 7,1 persen dari UMP 2026 yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp 5.729.876.

Persentase kenaikan tersebut lebih tinggi dibandingkan kenaikan UMP Jakarta pada 2026 yang tercatat sebesar 6,1 persen.

Menurut Pramono, penetapan upah minimum ini merupakan upaya pemerintah daerah untuk menjaga keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan kemampuan dunia usaha.

Dia mengakui proses pembahasan berlangsung cukup panjang. Namun, kesepakatan akhirnya dapat dirampungkan lebih cepat dari batas waktu yang telah ditentukan.

“Pembahasannya sebenarnya berlangsung tiga hari. Tetapi Alhamdulillah sudah diselesaikan dan batas waktu sebenarnya penyelesaiannya itu besok,” ujarnya.

Pramono menyebut proses penetapan melibatkan komunikasi antara pemerintah, kalangan buruh, dan pengusaha. Pemprov DKI berupaya mengambil keputusan yang dapat menjadi titik temu bagi seluruh pihak.

Dia menegaskan kebijakan pengupahan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha di Ibu Kota.

“Penetapan ini merupakan komitmen Pemerintah DKI Jakarta dalam mewujudkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan dengan tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja serta keberlangsungan dunia usaha,” tuturnya. (AD)

Foto : Ilustrasi/AI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Tutup